Harga Gas Penting, tapi Bukan Penyebab Tunggal Industri Lesu dan PHK
Senin, 29 Juni 2026 - 11:12 WIB
loading...
Pemerintah disarankan lebih cermat dan berhati-hati dalam memberikan insentif harga gas sebagai dampak geopolitik saat ini. FOTO/iStock Photo
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah disarankan lebih cermat dan berhati-hati dalam memberikan insentif harga gas sebagai dampak geopolitik saat ini. Terlebih biaya energi bukan satu-satunya komponen produksi yang bisa otomatis menguatkan maupun melemahkan daya saing industri.
"Komponen yang membuat perusahaan berat saat ini bukan hanya energi. Nilai tukar juga salah duanya. Juga potensi pasar yang semakin lemah. Banyak faktor," ungkap Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat seperti dikutip pada Senin (29/6/2026).
Belum lagi, ada banyak industri nasional yang mayoritas bahan bakunya adalah impor. Dalam kondisi kurs rupiah terhadap Dolar seperti saat ini, situasi tersebut semakin meningkatkan biaya produksi secara signifikan.
"Saya kira pemerintah harus cermat ya. Dilihat lagi jenis industrinya dan apakah sedang bertumbuh atau tidak. Sebab kalau bicara biaya operasional, kenaikan harga energi memang akan menaikkan biaya operasional. Tapi kan nilai tukar Rupiah juga melemah. Belum konsekuensi biaya logistik naik, biaya kemasan terutama plastik juga naik," ulasnya.
Baca Juga: Ancaman PHK Masih Mengintai, Said Iqbal: Dipicu Kenaikan Harga BBM dan Relokasi Pabrik
Di sisi lain, melihat kenaikan harga energi dunia sepanjang tahun ini, idealnya semua harga energi non-subsidi di Indonesia mengikuti harga pasar. "Sekali lagi pemerintah harus cermat. Kalau kenaikan harga gas masih dalam tahap wajar, memang perlu ada kenaikan harga gas tapi perlu juga ada stimulasi-stimulasi lain untuk perusahaan yang dalam kondisi survival mode," imbuhnya.
Achmad mengingatkan perusahaan di sektor penyedia industri juga tidak boleh dirugikan. Perlu ada keseimbangan antara penyedia dengan pengguna energi.
"Komponen yang membuat perusahaan berat saat ini bukan hanya energi. Nilai tukar juga salah duanya. Juga potensi pasar yang semakin lemah. Banyak faktor," ungkap Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat seperti dikutip pada Senin (29/6/2026).
Belum lagi, ada banyak industri nasional yang mayoritas bahan bakunya adalah impor. Dalam kondisi kurs rupiah terhadap Dolar seperti saat ini, situasi tersebut semakin meningkatkan biaya produksi secara signifikan.
"Saya kira pemerintah harus cermat ya. Dilihat lagi jenis industrinya dan apakah sedang bertumbuh atau tidak. Sebab kalau bicara biaya operasional, kenaikan harga energi memang akan menaikkan biaya operasional. Tapi kan nilai tukar Rupiah juga melemah. Belum konsekuensi biaya logistik naik, biaya kemasan terutama plastik juga naik," ulasnya.
Baca Juga: Ancaman PHK Masih Mengintai, Said Iqbal: Dipicu Kenaikan Harga BBM dan Relokasi Pabrik
Di sisi lain, melihat kenaikan harga energi dunia sepanjang tahun ini, idealnya semua harga energi non-subsidi di Indonesia mengikuti harga pasar. "Sekali lagi pemerintah harus cermat. Kalau kenaikan harga gas masih dalam tahap wajar, memang perlu ada kenaikan harga gas tapi perlu juga ada stimulasi-stimulasi lain untuk perusahaan yang dalam kondisi survival mode," imbuhnya.
Achmad mengingatkan perusahaan di sektor penyedia industri juga tidak boleh dirugikan. Perlu ada keseimbangan antara penyedia dengan pengguna energi.
Lihat Juga :
