Solusi Kepadatan Ketapang-Gilimanuk, ASDP Siap Perkuat Kapasitas Layanan

SURABAYA - Pemerintah mempercepat langkah penanganan kepadatan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Dalam pertemuan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disepakati sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas layanan sekaligus memastikan kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat di koridor penghubung Jawa–Bali tersebut.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai alternatif solusi yang akan dijalankan secara bertahap. Mulai dari pembangunan dan optimalisasi dermaga, peningkatan kapasitas dermaga eksisting, pengoperasian kapal berukuran lebih besar, hingga optimalisasi pelabuhan pendukung seperti Jangkar, Tanjungwangi, serta pemanfaatan Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara sebagai jalur alternatif pada periode puncak. Baca juga: Jalur Ketapang-Gilimanuk Lumpuh, Legislator Kritik Tajam Manajemen Logistik Nasional

"Kepadatan kini tidak hanya terjadi saat musim libur, tetapi juga pada hari-hari biasa. Karena itu, kapasitas layanan harus segera ditingkatkan," katanya dalam pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (15/7/2026).

Menhub juga secara khusus meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempercepat penggunaan kapal berkapasitas lebih besar di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Tujuannya agar mampu mengangkut lebih banyak kendaraan dan penumpang dalam setiap perjalanan, sehingga waktu tunggu dapat ditekan.

Sementara itu, Khofifah menyebut pertemuan tersebut berlangsung sangat produktif karena menghasilkan kesepahaman lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas transportasi nasional. "Pertemuan ini membahas banyak agenda strategis dan menjadi langkah bersama untuk menghadirkan solusi yang lebih komprehensif bagi masyarakat," ujarnya.

Menindaklanjuti arahan pemerintah tersebut, ASDP Indonesia Ferry menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi berbagai langkah operasional sekaligus pengembangan infrastruktur sebagai solusi jangka panjang. Mereka telah berkoordinasi intensif bersama Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, KSOP, kepolisian, Gapasdap, INFA, dan asosiasi angkutan logistik guna memastikan penanganan dilakukan secara terpadu.

"Kami memahami dampak yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha akibat kepadatan di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Karena itu, kami tidak hanya fokus pada penanganan operasional harian, tetapi juga mempercepat penyelesaian akar persoalan melalui penguatan kapasitas layanan dan kolaborasi lintas sektor," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo.

Di lapangan, ASDP terus mengoptimalkan pola operasi kapal, memaksimalkan kapasitas armada, dan menyiapkan kantong parkir tambahan bagi kendaraan logistik agar antrean tidak meluas ke jalan nasional. Juga mendorong pengguna jasa membeli tiket lebih awal melalui aplikasi Ferizy untuk mengatur distribusi kedatangan kendaraan ke pelabuhan. Baca juga: Libur Sekolah 2026, Tarif Angkutan Penyeberangan Diskon Sekitar 21,9%

Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur, ASDP juga menyiapkan peningkatan kapasitas Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk melalui pembangunan bertahap tiga pasang movable bridge Dermaga 1, 2, dan 3 berkapasitas 50 ton yang ditargetkan rampung pada 2029. Pengembangan turut mencakup pembangunan akses penghubung Ketapang–Bulusan guna memperlancar arus kendaraan.

"ASDP siap menjalankan arahan pemerintah dan terus memperkuat layanan agar lintasan Ketapang–Gilimanuk semakin andal, aman, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan mobilitas masyarakat serta logistik nasional secara berkelanjutan," ujarnya.