Percepat Terbentuknya Ekosistem Pasar Karbon Nasional yang Kredibel, Transparan, dan Berdaya Saing
Kamis, 16 Juli 2026 - 22:15 WIB
loading...
Pemerintah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk mewujudkan pasar karbon nasional yang transparan, kredibel, dan berintegritas. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus memperkuat fondasi implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi ini membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan pasar karbon Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk mewujudkan pasar karbon nasional yang transparan, kredibel, dan berintegritas. Kehadiran SRUK diharapkan dapat memperkuat tata kelola pasar karbon sekaligus memastikan manfaat ekonomi karbon dapat dirasakan oleh masyarakat.
Di sisi lain, penerapan berbagai kebijakan carbon pricing di tingkat global, termasuk Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, semakin menjadikan karbon sebagai faktor strategis yang memengaruhi akses pasar, investasi, dan daya saing industri. Perkembangan tersebut mendorong dunia usaha untuk tidak lagi memandang pengelolaan emisi sebagai sekadar kewajiban kepatuhan, tetapi sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.
Baca Juga: Bursa Karbon Sudah Meluncur, Bagaimana Kabar Pajak Karbon?
Dalam sambutannya, Sihol Aritonang, President IBCSD sekaligus President Director RAPP yang diwakili oleh Indah Budiani, Direktur Eksekutif IBCSD, menekankan bahwa bagi dunia usaha, pasar karbon perlu dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing industri di tengah meningkatnya tuntutan dekarbonisasi global.
"Bagi dunia usaha, pasar karbon menjadi instrumen yang dapat mempercepat investasi dekarbonisasi. Ketika perusahaan mampu mengelola emisi dengan baik dan memperoleh akses terhadap pasar karbon yang kredibel, mereka tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga membuka peluang pembiayaan, inovasi, dan akses ke pasar global," sebut Indah Budiani.
Forum dibuka dengan keynote address dari I Nyoman Suka Yasa, Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memaparkan perkembangan kebijakan karbon nasional serta gambaran terkini pasar karbon Indonesia sebagai landasan penguatan ekosistem Nilai Ekonomi Karbon dan peningkatan partisipasi sektor swasta.
"OJK terus memperkuat ekosistem bursa karbon Indonesia melalui peningkatan kapasitas, penguatan koordinasi nasional, pengembangan pasar yang selaras dengan praktik terbaik internasional, serta kolaborasi global. Kami berharap semakin banyak pelaku industri yang berpartisipasi aktif sehingga pasar karbon Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan mampu mendukung pencapaian target dekarbonisasi nasional," sebut I Nyoman Suka Yasa dalam paparannya.
Sementara itu, Chairman Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), Riza Suarga menekankan, bahwa keberhasilan pasar bergantung pada regulasi, kesiapan proyek dan terbentuknya mekanisme pasar yang mampu mempertemukan kebutuhan investasi dengan proyek-proyek berkualitas.
"Pasar karbon hanya akan tumbuh apabila didukung oleh proyek- proyek yang kredibel, permintaan yang kuat, dan mekanisme perdagangan yang transparan. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membangun ekosistem yang mampu menghasilkan transaksi yang berkelanjutan," sebut Riza Suarga.
Secara terpisah, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Iding Pardi menyampaikan dukungan Bursa Efek Indonesia dalam mendorong pengembangan perdagangan karbon Indonesia.
“IDXCarbon hadir tidak hanya sebagai penyedia pasar namun juga sebagai alat untuk peningkatan awareness dan partisipasi perdagangan karbon di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2023, kami terus melakukan penyempurnaan mulai dari sistem perdagangan sampai yang terbaru perubahan Peraturan Bursa Karbon yang mulai berlaku sejak tanggal 9 Juli 2026 sebagai respon atas penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026,” sebut Iding Pardi.
Diskusi pada sesi pertama mengangkat berbagai aspek penguatan ekosistem carbon pricing Indonesia, mulai dari implementasi pajak karbon (carbon tax), Emissions Trading System (ETS), hingga pasar karbon (carbon market) sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mempercepat dekarbonisasi nasional. Para pembicara juga membahas tantangan tata kelola karbon korporasi, kesiapan industri menghadapi CBAM, serta pentingnya membangun sinyal harga karbon yang mampu mendorong investasi pada teknologi rendah karbon.
Sesi kedua berfokus pada bagaimana mengembangkan proyek iklim yang memenuhi standar internasional, memiliki integritas lingkungan yang tinggi, serta layak memperoleh pembiayaan (bankable). Sesi ini menyoroti pentingnya membangun pipeline proyek karbon nasional yang mampu menarik investasi sekaligus memenuhi kebutuhan pasar karbon domestik maupun internasional, termasuk melalui kolaborasi antara pengembang proyek, investor, lembaga keuangan, dan pembeli kredit karbon.
Baca Juga: Esgin dan Agraus Resources Sinergi Garap Potensi Investasi Hijau dan Ekonomi Karbon
Selain menjadi ruang diskusi kebijakan, forum ini juga diharapkan dapat membuka peluang business matching dan tindak lanjut ke depannya antara pengembang proyek, investor, pembeli kredit karbon, lembaga keuangan, dan sektor swasta.
Kehadiran IDXCarbon juga diharapkan dapat menjadi katalis dalam meluaskan peluang-peluang kerja sama tersebut sekaligus memberikan transparansi transaksi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelaku global atas perdagangan karbon di Indonesia. Melalui kolaborasi antarpihak yang terbentuk dalam kesempatan tersebut, IBCSD dan IDCTA berharap dapat mempercepat terbentuknya pipeline proyek karbon yang berkualitas, meningkatkan investasi hijau, serta memperkuat implementasi Nilai Ekonomi Karbon Indonesia.
Ke depan, hasil diskusi dan kolaborasi yang terbangun melalui forum ini diharapkan menjadi masukan bagi penguatan kebijakan carbon pricing nasional sekaligus mendorong lahirnya proyek-proyek dekarbonisasi yang kredibel, berintegritas tinggi, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor keuangan, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun pasar karbon yang mampu mendukung target net zero emissions sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk mewujudkan pasar karbon nasional yang transparan, kredibel, dan berintegritas. Kehadiran SRUK diharapkan dapat memperkuat tata kelola pasar karbon sekaligus memastikan manfaat ekonomi karbon dapat dirasakan oleh masyarakat.
Di sisi lain, penerapan berbagai kebijakan carbon pricing di tingkat global, termasuk Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, semakin menjadikan karbon sebagai faktor strategis yang memengaruhi akses pasar, investasi, dan daya saing industri. Perkembangan tersebut mendorong dunia usaha untuk tidak lagi memandang pengelolaan emisi sebagai sekadar kewajiban kepatuhan, tetapi sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.
Baca Juga: Bursa Karbon Sudah Meluncur, Bagaimana Kabar Pajak Karbon?
Dalam sambutannya, Sihol Aritonang, President IBCSD sekaligus President Director RAPP yang diwakili oleh Indah Budiani, Direktur Eksekutif IBCSD, menekankan bahwa bagi dunia usaha, pasar karbon perlu dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing industri di tengah meningkatnya tuntutan dekarbonisasi global.
"Bagi dunia usaha, pasar karbon menjadi instrumen yang dapat mempercepat investasi dekarbonisasi. Ketika perusahaan mampu mengelola emisi dengan baik dan memperoleh akses terhadap pasar karbon yang kredibel, mereka tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga membuka peluang pembiayaan, inovasi, dan akses ke pasar global," sebut Indah Budiani.
Forum dibuka dengan keynote address dari I Nyoman Suka Yasa, Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memaparkan perkembangan kebijakan karbon nasional serta gambaran terkini pasar karbon Indonesia sebagai landasan penguatan ekosistem Nilai Ekonomi Karbon dan peningkatan partisipasi sektor swasta.
"OJK terus memperkuat ekosistem bursa karbon Indonesia melalui peningkatan kapasitas, penguatan koordinasi nasional, pengembangan pasar yang selaras dengan praktik terbaik internasional, serta kolaborasi global. Kami berharap semakin banyak pelaku industri yang berpartisipasi aktif sehingga pasar karbon Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan mampu mendukung pencapaian target dekarbonisasi nasional," sebut I Nyoman Suka Yasa dalam paparannya.
Sementara itu, Chairman Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), Riza Suarga menekankan, bahwa keberhasilan pasar bergantung pada regulasi, kesiapan proyek dan terbentuknya mekanisme pasar yang mampu mempertemukan kebutuhan investasi dengan proyek-proyek berkualitas.
"Pasar karbon hanya akan tumbuh apabila didukung oleh proyek- proyek yang kredibel, permintaan yang kuat, dan mekanisme perdagangan yang transparan. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membangun ekosistem yang mampu menghasilkan transaksi yang berkelanjutan," sebut Riza Suarga.
Secara terpisah, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Iding Pardi menyampaikan dukungan Bursa Efek Indonesia dalam mendorong pengembangan perdagangan karbon Indonesia.
“IDXCarbon hadir tidak hanya sebagai penyedia pasar namun juga sebagai alat untuk peningkatan awareness dan partisipasi perdagangan karbon di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2023, kami terus melakukan penyempurnaan mulai dari sistem perdagangan sampai yang terbaru perubahan Peraturan Bursa Karbon yang mulai berlaku sejak tanggal 9 Juli 2026 sebagai respon atas penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026,” sebut Iding Pardi.
Diskusi pada sesi pertama mengangkat berbagai aspek penguatan ekosistem carbon pricing Indonesia, mulai dari implementasi pajak karbon (carbon tax), Emissions Trading System (ETS), hingga pasar karbon (carbon market) sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mempercepat dekarbonisasi nasional. Para pembicara juga membahas tantangan tata kelola karbon korporasi, kesiapan industri menghadapi CBAM, serta pentingnya membangun sinyal harga karbon yang mampu mendorong investasi pada teknologi rendah karbon.
Sesi kedua berfokus pada bagaimana mengembangkan proyek iklim yang memenuhi standar internasional, memiliki integritas lingkungan yang tinggi, serta layak memperoleh pembiayaan (bankable). Sesi ini menyoroti pentingnya membangun pipeline proyek karbon nasional yang mampu menarik investasi sekaligus memenuhi kebutuhan pasar karbon domestik maupun internasional, termasuk melalui kolaborasi antara pengembang proyek, investor, lembaga keuangan, dan pembeli kredit karbon.
Baca Juga: Esgin dan Agraus Resources Sinergi Garap Potensi Investasi Hijau dan Ekonomi Karbon
Selain menjadi ruang diskusi kebijakan, forum ini juga diharapkan dapat membuka peluang business matching dan tindak lanjut ke depannya antara pengembang proyek, investor, pembeli kredit karbon, lembaga keuangan, dan sektor swasta.
Kehadiran IDXCarbon juga diharapkan dapat menjadi katalis dalam meluaskan peluang-peluang kerja sama tersebut sekaligus memberikan transparansi transaksi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelaku global atas perdagangan karbon di Indonesia. Melalui kolaborasi antarpihak yang terbentuk dalam kesempatan tersebut, IBCSD dan IDCTA berharap dapat mempercepat terbentuknya pipeline proyek karbon yang berkualitas, meningkatkan investasi hijau, serta memperkuat implementasi Nilai Ekonomi Karbon Indonesia.
Ke depan, hasil diskusi dan kolaborasi yang terbangun melalui forum ini diharapkan menjadi masukan bagi penguatan kebijakan carbon pricing nasional sekaligus mendorong lahirnya proyek-proyek dekarbonisasi yang kredibel, berintegritas tinggi, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor keuangan, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun pasar karbon yang mampu mendukung target net zero emissions sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
(akr)
Lihat Juga :
