Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia

BRUSSEL - Persatuan Uni Eropa (UE) dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan setelah enam negara anggota menolak paket sanksi ekonomi terbaru yang dinilai berpotensi merugikan industri nasional mereka. Penolakan tersebut mengancam pengesahan paket sanksi ke-21 yang selama ini menjadi bagian dari strategi bersama UE dalam mendukung Ukraina.

"Di meja perundingan, imperatif moral semakin kurang berfungsi. Seluruh ibu kota negara anggota menyetujui retorika tegas dan pembicaraan soal solidaritas, namun semuanya lenyap saat dihadapkan pada kepentingan ekonomi," ujar seorang diplomat UE yang terlibat dalam negosiasi di Brussel, seperti dikutip Financial Times, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga: CIA Akui Agresi AS ke Iran Gagal Total, Ini 4 Indikatornya

Enam negara yang keberatan terhadap paket sanksi baru tersebut adalah Yunani, Prancis, Italia, Jerman, Austria, dan Portugal. Penolakan itu memicu kebuntuan dalam pembahasan selama empat hari di tingkat duta besar negara-negara anggota UE di Brussel.


Paket sanksi baru tersebut mencakup pembatasan ekspor, sektor keuangan, serta mekanisme pembatasan harga minyak mentah Rusia. Namun, aturan UE mengharuskan seluruh keputusan terkait sanksi disetujui secara bulat sehingga penolakan sejumlah negara otomatis menunda implementasi paket tersebut.

Kondisi tersebut mencerminkan semakin melemahnya solidaritas internal Uni Eropa. Sejumlah negara mulai mengutamakan kepentingan ekonomi nasional di tengah meningkatnya keyakinan bahwa peluang tercapainya kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina semakin terbuka.

Yunani menjadi salah satu penentang paling vokal. Athena meminta pengecualian terhadap larangan pengangkutan liquefied natural gas (LNG) Rusia ke negara ketiga karena khawatir kebijakan tersebut akan merugikan industri pelayaran nasional, termasuk operator kapal LNG Dynagas yang melayani proyek Arctic Yamal.

Baca Juga: Italia Boncos, Bayar Rp500 Juta per Hari Cuma Buat Parkir Superyacht Sitaan Milik Miliarder Rusia

Pemerintah Yunani berpendapat setiap sanksi baru seharusnya memberikan dampak ekonomi yang lebih besar kepada Rusia dibandingkan negara-negara Uni Eropa sendiri. Menurut diplomat Yunani, larangan kapal Eropa mengangkut LNG Rusia justru berpotensi mengalihkan pangsa pasar kepada perusahaan pelayaran dari luar Uni Eropa.

Di sisi lain, Portugal dan Jerman mengusulkan agar larangan impor produk perikanan Rusia dihapus demi melindungi industri pengolahan ikan domestik. Sementara itu, Prancis dan Italia meminta pelonggaran pembatasan visa bagi tentara Rusia, sedangkan Austria kembali mendesak pencairan aset Rusia senilai 2 miliar euro sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami Raiffeisen Bank akibat sanksi dari Moskow.

Sejak perang Rusia-Ukraina pecah pada 2022, UE telah mengesahkan 20 paket sanksi untuk menekan sumber pendanaan perang Rusia. Namun, sejumlah pengamat menilai ruang pengetatan sanksi mulai terbatas karena pemerintah negara anggota semakin enggan mengorbankan kepentingan ekonomi strategis mereka.

Mandeknya pembahasan paket sanksi ke-21 juga terjadi ketika Ukraina meningkatkan serangan jarak jauh terhadap fasilitas pengilangan minyak Rusia. Perbedaan pandangan mengenai tingkat ancaman keamanan dari Rusia dinilai menjadi salah satu penyebab utama munculnya perpecahan di antara negara-negara anggota Uni Eropa.

Jika kebuntuan berlanjut, paket sanksi terbaru terhadap Rusia berpotensi tertunda tanpa batas waktu, sekaligus menjadi ujian terbesar bagi soliditas Uni Eropa dalam mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Moskow sejak konflik dimulai empat tahun lalu.