SPKS Dorong Riset BPDP Hasilkan Teknologi Murah untuk Petani Sawit
Kamis, 23 Juli 2026 - 18:35 WIB
loading...
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong hasil riset yang didanai BPDP dapat memberikan manfaat langsung bagi petani sawit. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong hasil riset yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dapat memberikan manfaat langsung bagi petani sawit melalui penerapan teknologi yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Organisasi tersebut menilai hasil penelitian tidak seharusnya berhenti pada publikasi ilmiah maupun paten, tetapi mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan kesejahteraan pekebun.
"Sedianya riset-riset itu bisa menghasilkan teknologi yang murah bagi petani dan bisa dimanfaatkan secara luas oleh para petani guna meningkatkan produktivitas kebunnya," kata Ketua SPKS Sabarudin di sela Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).
Baca Juga: Produksi CPO RI Capai 53 Juta Ton, Hilirisasi Sawit Perlu Dipercepat
Sabarudin mengatakan harapan tersebut disampaikan seiring pelaksanaan PERISAI 2026 yang menjadi ajang diseminasi hasil penelitian serta mempertemukan pemerintah, akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan organisasi petani untuk memperkuat ekosistem inovasi di sektor kelapa sawit.
Berdasarkan data BPDP, Program Grant Riset Sawit sejak 2015 telah mendukung 466 kontrak penelitian dengan melibatkan 109 lembaga penelitian, 1.873 peneliti, dan 383 mahasiswa. Program tersebut menghasilkan 395 publikasi ilmiah serta 84 paten dengan total pendanaan sekitar Rp921 miliar untuk mendukung peningkatan daya saing industri kelapa sawit nasional.
Meski demikian, SPKS menilai besarnya dana riset yang berasal dari BPDP perlu diikuti manfaat yang lebih nyata bagi petani sawit, terutama pekebun plasma dan swadaya. Menurut Sabarudin, penelitian yang didanai BPDP semestinya mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan, mulai dari peningkatan produktivitas kebun rakyat, pemenuhan sistem ketertelusuran (traceability) guna memenuhi regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga penguatan kelembagaan koperasi petani.
Ia menuturkan masih banyak petani yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses teknologi budidaya yang efisien dan terjangkau. Padahal, penerapan teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan.
Salah satu teknologi yang dinilai potensial adalah pemanfaatan pesawat nirawak (drone) untuk pemetaan lahan dan pendataan kebun rakyat. Namun, penggunaan teknologi tersebut masih terbatas karena tingginya biaya investasi. Kondisi serupa juga terjadi pada penerapan mekanisasi di perkebunan rakyat yang belum banyak diadopsi akibat harga peralatan yang relatif mahal dan belum adanya skema pemanfaatan yang sesuai bagi pekebun kecil.
Baca Juga: Prabowo Heran Minyak Goreng Sempat Langka, Padahal Indonesia Penghasil Sawit Terbesar
Selain mendorong hasil riset yang lebih aplikatif, SPKS meminta BPDP mempercepat pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Organisasi tersebut juga mengusulkan peningkatan bantuan PSR dari Rp60 juta per hektare menjadi Rp90 juta hingga Rp100 juta per hektare guna membantu pembiayaan peremajaan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup petani selama masa tanaman belum menghasilkan.
SPKS juga berharap BPDP mempercepat pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, terutama jalan kebun, untuk menekan biaya panen dan meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, asosiasi petani diharapkan lebih banyak dilibatkan dalam program pelatihan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan kebun agar manfaat program BPDP dapat dirasakan lebih luas oleh petani sawit di berbagai daerah.
"Sedianya riset-riset itu bisa menghasilkan teknologi yang murah bagi petani dan bisa dimanfaatkan secara luas oleh para petani guna meningkatkan produktivitas kebunnya," kata Ketua SPKS Sabarudin di sela Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).
Baca Juga: Produksi CPO RI Capai 53 Juta Ton, Hilirisasi Sawit Perlu Dipercepat
Sabarudin mengatakan harapan tersebut disampaikan seiring pelaksanaan PERISAI 2026 yang menjadi ajang diseminasi hasil penelitian serta mempertemukan pemerintah, akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan organisasi petani untuk memperkuat ekosistem inovasi di sektor kelapa sawit.
Berdasarkan data BPDP, Program Grant Riset Sawit sejak 2015 telah mendukung 466 kontrak penelitian dengan melibatkan 109 lembaga penelitian, 1.873 peneliti, dan 383 mahasiswa. Program tersebut menghasilkan 395 publikasi ilmiah serta 84 paten dengan total pendanaan sekitar Rp921 miliar untuk mendukung peningkatan daya saing industri kelapa sawit nasional.
Meski demikian, SPKS menilai besarnya dana riset yang berasal dari BPDP perlu diikuti manfaat yang lebih nyata bagi petani sawit, terutama pekebun plasma dan swadaya. Menurut Sabarudin, penelitian yang didanai BPDP semestinya mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan, mulai dari peningkatan produktivitas kebun rakyat, pemenuhan sistem ketertelusuran (traceability) guna memenuhi regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga penguatan kelembagaan koperasi petani.
Ia menuturkan masih banyak petani yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses teknologi budidaya yang efisien dan terjangkau. Padahal, penerapan teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan.
Salah satu teknologi yang dinilai potensial adalah pemanfaatan pesawat nirawak (drone) untuk pemetaan lahan dan pendataan kebun rakyat. Namun, penggunaan teknologi tersebut masih terbatas karena tingginya biaya investasi. Kondisi serupa juga terjadi pada penerapan mekanisasi di perkebunan rakyat yang belum banyak diadopsi akibat harga peralatan yang relatif mahal dan belum adanya skema pemanfaatan yang sesuai bagi pekebun kecil.
Baca Juga: Prabowo Heran Minyak Goreng Sempat Langka, Padahal Indonesia Penghasil Sawit Terbesar
Selain mendorong hasil riset yang lebih aplikatif, SPKS meminta BPDP mempercepat pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Organisasi tersebut juga mengusulkan peningkatan bantuan PSR dari Rp60 juta per hektare menjadi Rp90 juta hingga Rp100 juta per hektare guna membantu pembiayaan peremajaan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup petani selama masa tanaman belum menghasilkan.
SPKS juga berharap BPDP mempercepat pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, terutama jalan kebun, untuk menekan biaya panen dan meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, asosiasi petani diharapkan lebih banyak dilibatkan dalam program pelatihan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan kebun agar manfaat program BPDP dapat dirasakan lebih luas oleh petani sawit di berbagai daerah.
(nng)
Lihat Juga :
