Ekonomi Restoratif Digagas Jadi Jembatan Pembangunan Hijau Berkelanjutan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan pembangunan tidak lagi dapat dipisahkan dari upaya perlindungan lingkungan dan pemulihan ekosistem. Menurut dia, paradigma pembangunan perlu bergeser agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian alam demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

"Jangan vis a vis. Yang sudah kadung merusak akan kita berikan jeweran supaya mereka mau memulihkan lingkungan. Kita sedang mendata mereka. Itu yang akan kita kerjakan nanti," kata Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dalam dialog bertajuk Ekonomi Restoratif: Mendorong Kebijakan dan Pembiayaan untuk Inisiatif Berbasis Alam di Institut Français Indonesia, dikutip pada Sabtu (25/7/2026).

Baca Juga: Jumhur Dapat Wisdom dari Sri Sultan HB X: Kita Harus Mengayomi Alam Lingkungan

Jumhur mengatakan pemerintah mendorong pendekatan development through environmental protection atau pembangunan melalui perlindungan lingkungan. Menurut dia, pelaku usaha yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan perlu didorong untuk berkontribusi dalam program pemulihan ekosistem sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, The PRAKARSA memperkenalkan konsep ekonomi restoratif sebagai pendekatan yang mengintegrasikan pemulihan lingkungan dengan penciptaan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Direktur Eksekutif The PRAKARSA Victoria Fanggidae mengatakan hasil riset yang dilakukan lembaganya diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan nasional.

"Kami ingin menghadirkan suara mereka dari lapangan lewat film ini. Harapan kami, temuan riset ini dapat terhubung sehingga bisa menjadi agenda bersama, menjangkau ruang para pembuat kebijakan di Jakarta dan tidak jadi gerakan sendiri-sendiri," ujar Victoria.


Dialog tersebut dirangkai dengan pemutaran film dokumenter yang mengangkat praktik pemulihan ekosistem di empat daerah, yakni Siak (Riau), Tamanmartani di Kabupaten Sleman (Yogyakarta), Sigi (Sulawesi Tengah), dan Tampelas di Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah). Forum itu mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, sektor keuangan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta media untuk membahas pengembangan ekonomi berbasis alam.

The PRAKARSA menilai ekonomi restoratif menjadi semakin penting di tengah tantangan degradasi hutan, lahan gambut, dan ekosistem produktif lainnya. Pendekatan tersebut juga dinilai dapat mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon dan komitmen Indonesia menuju FOLU Net Sink 2030 melalui penguatan insentif ekonomi, akses pasar, kelembagaan, dan pembiayaan bagi masyarakat.

Baca Juga: SMA 1 Gresik Raih Adiwiyata, Menteri Jumhur: Jatim Ranking 1 Jaga Lingkungan

Koordinator Forum Kemitraan Multipihak Sigi Hijau Muhammad Jauhari mengatakan masyarakat di Kabupaten Sigi menjaga kawasan hutan karena menjadi sumber utama ketersediaan air bagi sektor pertanian yang menopang kehidupan warga. Menurut dia, menjaga hutan berarti menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi sekaligus ketahanan pangan masyarakat.

Sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, sektor keuangan, industri, filantropi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media mengikuti forum tersebut. The PRAKARSA berharap kegiatan itu menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi, investasi, dukungan regulasi, dan pembiayaan bagi inisiatif ekonomi restoratif guna mewujudkan pembangunan yang selaras dengan perlindungan lingkungan.