APBN Merana Karena Corona, Sri Mulyani: Kita Jaga Agar Tetap Sehat
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 10:56 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan belum bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 berakhir. Pasalnya kasus Covid-19 masih tinggi di beberapa negara termasuk Indonesia.
"Kita tidak tahu pasti kapan pandemi akan berakhir. Namun sebagai instrumen countercyclical, APBN 2021 telah disiapkan untuk menjadi instrumen utama menangani pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dan reformasi menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini," tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (2/10/2020).
Baca Juga: APBN 2021 Dianggap Terlampau Optimistis
Dia merinci pendapatan negara dalam APBN 2021 diproyeksikan sebesar Rp1.743,6 triliun sedangkan belanja negara diestimasikan sebesar Rp2.750,0 triliun. Adapun tingkat belanja masih didominasi untuk mencukupi kebutuhan anggaran kesehatan serta memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi.
Sementara itu, penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi tidak hanya menjadi beban instrumen kebijakan fiskal tapi juga diperlukan koordinasi kebijakan moneter serta kebijakan struktural lain, termasuk kebijakan sektor keuangan. "Sinergi dan kerja sama antar instansi dan instrumen kebijakan ini kiranya merupakan sebuah keniscayaan," tuturnya.
"Kita tidak tahu pasti kapan pandemi akan berakhir. Namun sebagai instrumen countercyclical, APBN 2021 telah disiapkan untuk menjadi instrumen utama menangani pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dan reformasi menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini," tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (2/10/2020).
Baca Juga: APBN 2021 Dianggap Terlampau Optimistis
Dia merinci pendapatan negara dalam APBN 2021 diproyeksikan sebesar Rp1.743,6 triliun sedangkan belanja negara diestimasikan sebesar Rp2.750,0 triliun. Adapun tingkat belanja masih didominasi untuk mencukupi kebutuhan anggaran kesehatan serta memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi.
Sementara itu, penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi tidak hanya menjadi beban instrumen kebijakan fiskal tapi juga diperlukan koordinasi kebijakan moneter serta kebijakan struktural lain, termasuk kebijakan sektor keuangan. "Sinergi dan kerja sama antar instansi dan instrumen kebijakan ini kiranya merupakan sebuah keniscayaan," tuturnya.
