APBN 2021 Dianggap Terlampau Optimistis

JAKARTA - Di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19) yang belum mereda, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5%. Angka ini terbilang sangat optimistis mengingat pandemi Covid belum diketahui kapan berakhirnya.

Pemerintah berkilah, ada beberapa faktor yang bisa mewujudkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar itu pada 2021. Namun untuk mencapainya perlu upaya ekstra disertai kemampuan mengelola risiko di tengah ketidakpastian global. (Baca: Waspada dan Jangan Meremehkan Sifat Lalai)

"Tahun 2021 akan membangun fondasi ekonomi Indonesia agar bisa maju secara kompetitif, produktif dan inovatif," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual kemarin.

Menurut Sri Mulyani, ketersediaan vaksin Covid-19 dapat meredakan ketidakpastian ekonomi khususnya pada akhir tahun 2020 dan awal tahun depan. "Ini tentu pengaruhi pemulihan ekonomi. Kalau bisa dapatkan vaksin dan vaksinasi cukup luas, kita mampu akselerasi pemulihan ekonomi juga," katanya.

Terkait proyeksi ekonomi tahun depanm Sri Mulyani juga mengingatkan agar semua pihak dapat memitigsai dan meminimalkan risiko dari ketidakpastian sehingga pemulihan dari sisi kesehatan maupun ekonomi tetap berjalan secara bertahap.

"Untuk Indonesia kita fokus menangani Covid karena penyebaran dan aspek Covid sangat mempengaruhi ancaman keselamatan masyarakat dari sisi kesehatan, namun juga ekonomi dan sosial," tandasnya. (Baca juga: Bantu Guru PJJ, Kemendikbud Luncurkan program Guru Belajar)

Sebelumnya saat berbicara dalam sidang Paripurna DPR pada Selasa (29/9/2020) lalu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kunci pemulihan ekonomi pada tahun depan. Pertama, adalah penanganan Covid-19 , baik yang dilakukan tahun ini maupun pada 2021. Menurutnya, disiplin protokol Covid-19 masih akan sangat menentukan beberapa cepat pemulihan ekonomi akan terjadi.

Kedua, yaitu ketersediaan vaksin. Dia mengatakan bahwa timeline ketersediaan vaksin dapat mengurangi ketidakpastian yang masih tinggi saat ini. Ketiga, pemulihan ekonomi juga akan tetap didorong baik dari sisi permintaan dan pasokan.

Dari sisi permintaan, kata dia, pemerintah tetap akan mengucurkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli, khususnya kepada masyarakat kelas bawah dan menengah yang jumlahnya mencapai 40% dari total jumlah masyarakat Indonesia. Adapun dari sisi pasokan, pemerintah akan tetap memberikan bantuan pajak, penempatan dana di perbankan, dan penjaminan kredit.

"Dengan demikian penjaminan dan penempatan dana bisa menjadi katalis bagi permintaan terhadap kredit modal kerja," tandasnya. (Baca juga: RUU Kejaksaan Dinilai Ingin Jadikan Jaksa Superbody)