Kurang Optimal, Jokowi Pacu Lagi Korporasi Petani dan Nelayan
Selasa, 06 Oktober 2020 - 10:33 WIB
loading...
Petani memanen padi menggunakan mesin pencacah. Foto/Dok SINDOphoto/Adam Erlangga
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendorong pengembangan korporasi untuk nelayan dan petani. Dia mengatakan hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah melakukan transformasi ekonomi.
“Sebetulnya kita sudah sering membicarakan mengenai ini yaitu mengkorporasikan petani dan nelayan dalam tujuan meningkatkan taraf hidup mereka. Dan juga sekarang tentu saja dalam mewujudkan tranformasi ekonomi,” katanya saat membuka rapat terbatas, Selasa (6/10/2020).
Apalagi menurutnya saat ini adalah waktu yang tepat mengingat di tengah pandemi untuk sektor pertanian masih tumbuh positif. Bahkan sektor pertanian memiliki sumbangsih tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam posisi mengalami perlambatan.
“Di kuartal kedua sektor pertanian tumbuh positif sebesar 16,24%. Dan pertumbuhan positif di sektor pertanian ini perlu kita jaga momentumnya sehingga bisa memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani maupun nelayan,” ungkapnya. (Baca juga: Panen Padi Bersama Petani Minahasa Olly: Pertanian Penopang Daya Tahan Ekonomi Sulut )
Jokowi menilai nelayan dan petani perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar atau dalam sebuah korporasi. Dengan begitu diperoleh skala ekonomi yang efisien.
“(Ini) yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi dan meningkatkan efisiensi maupun bisa memperkuat pemasarannya. Pola pikir juga perlu berubah tidak semata-mata fokus kepada on farm tapi bergerak pada out farm, sisi pasca panen, sisi bisnisnya yaitu dengan membangun proses bisnis dari produksi sampai ke pascapanen,” ujarnya.
Sebenarnya Jokowi sudah melihat model korporasi nelayan dan petani saat ini. Namun, dia menilai hal tersebut belum berjalan secara optimal. (Baca juga: Jokowi Ingin Setiap Warga Menempati Rumah Layak Huni )
“Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan. Memang kita melihat kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok nelayan. Tapi belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa dilink-an, disambungkan mungkin dengan BUMN atau mungkin dengan swasta besar,” pungkasnya.
“Sebetulnya kita sudah sering membicarakan mengenai ini yaitu mengkorporasikan petani dan nelayan dalam tujuan meningkatkan taraf hidup mereka. Dan juga sekarang tentu saja dalam mewujudkan tranformasi ekonomi,” katanya saat membuka rapat terbatas, Selasa (6/10/2020).
Apalagi menurutnya saat ini adalah waktu yang tepat mengingat di tengah pandemi untuk sektor pertanian masih tumbuh positif. Bahkan sektor pertanian memiliki sumbangsih tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam posisi mengalami perlambatan.
“Di kuartal kedua sektor pertanian tumbuh positif sebesar 16,24%. Dan pertumbuhan positif di sektor pertanian ini perlu kita jaga momentumnya sehingga bisa memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani maupun nelayan,” ungkapnya. (Baca juga: Panen Padi Bersama Petani Minahasa Olly: Pertanian Penopang Daya Tahan Ekonomi Sulut )
Jokowi menilai nelayan dan petani perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar atau dalam sebuah korporasi. Dengan begitu diperoleh skala ekonomi yang efisien.
“(Ini) yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi dan meningkatkan efisiensi maupun bisa memperkuat pemasarannya. Pola pikir juga perlu berubah tidak semata-mata fokus kepada on farm tapi bergerak pada out farm, sisi pasca panen, sisi bisnisnya yaitu dengan membangun proses bisnis dari produksi sampai ke pascapanen,” ujarnya.
Sebenarnya Jokowi sudah melihat model korporasi nelayan dan petani saat ini. Namun, dia menilai hal tersebut belum berjalan secara optimal. (Baca juga: Jokowi Ingin Setiap Warga Menempati Rumah Layak Huni )
“Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan. Memang kita melihat kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok nelayan. Tapi belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa dilink-an, disambungkan mungkin dengan BUMN atau mungkin dengan swasta besar,” pungkasnya.
(ind)
Lihat Juga :
