Bansos Sembako Kemendag Ringankan Warga Tak Mampu Terdampak Covid-19
Rabu, 06 Mei 2020 - 17:31 WIB
loading...
Pemberian bansos oleh pemerintah diyakini akan sangat membantu masyarakat tak mampu yang terdampak Covid-19. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan untuk 157 pasar di enam provinsi di Indonesia, yakni di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Khusus untuk di DKI Jakarta, Kemendag akan memberikan bantuan kepada 20 pasar tradisional, termasuk Pasar Kramat Jati.
Langkah pemerintah menyalurkan berbagai bantuan guna mengurangi dampak negatif Covid-19 melalui skema bantuan sosial (bansos) dinilai akan memberi keringanan kepada masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan kebijakan jaringan pengaman sosial menghadapi Covid-19 antara lain memberi bantuan bansos sembako kepada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jakarta, dan kepada 600.000 KPM di Bogor Depok Tangerang Bekasi selama tiga bulan, April hingga Juni dengan anggaran Rp3,42 triliun.
Bantuan lain, melalui kartu sembako yang diberikan kepada 20 juta KPM senilai Rp200.000 per bulan selama 12 bulan dengan anggaran Rp43,6 triliun. Ada juga bantuan berupa bantuan melalui Program Keluarga Harapan selama 12 bulan dengan anggaran Rp37,4 triliun. Selanjutnya, bantuan sosial tunai non Jabodetabek sebanyak Rp600.000/bulan selama tiga bulan, April hingga Juni, yang diberikan kepada 9 juta KPM, di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dengan anggaran mencapai Rp16,2 triliun.
Piter Abdullah, ekonom yang juga dosen Perbanas Institute menyebut, langkah bantuan pemerintah tersebut diharapkan akan mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19. "Ketika ekonomi mengalami tekanan dan berdampak negatif kepada kelompok bawah maka bantuan sosial sangat dibutuhkan, terlepas siapapun pemimpinnya," ujar Piter dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (6/5/2020).
Piter menjelaskan, pemerintah memang memiliki banyak skema bantuan kepada masyarakat terdampak. Bantuan-bantuan ini juga melibatkan banyak pihak. Ada yang disalurkan kementerian dan ada yang disalurkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, ia mendorong agar koordinasi penyaluran dibangun dengan baik. Jangan sampai bantuan bansos menjadi terlambat diterima.
"Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyaluran bantuan karena masyarakat membutuhkannya segera. Bantuan sembako memang tidak mempengaruhi daya beli karena diberikan dalam bentuk barang, tetapi bantuan ini dibutuhkan masyarakat tidak mampu," ucapnya.
Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Khusus untuk di DKI Jakarta, Kemendag akan memberikan bantuan kepada 20 pasar tradisional, termasuk Pasar Kramat Jati.
Langkah pemerintah menyalurkan berbagai bantuan guna mengurangi dampak negatif Covid-19 melalui skema bantuan sosial (bansos) dinilai akan memberi keringanan kepada masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan kebijakan jaringan pengaman sosial menghadapi Covid-19 antara lain memberi bantuan bansos sembako kepada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jakarta, dan kepada 600.000 KPM di Bogor Depok Tangerang Bekasi selama tiga bulan, April hingga Juni dengan anggaran Rp3,42 triliun.
Bantuan lain, melalui kartu sembako yang diberikan kepada 20 juta KPM senilai Rp200.000 per bulan selama 12 bulan dengan anggaran Rp43,6 triliun. Ada juga bantuan berupa bantuan melalui Program Keluarga Harapan selama 12 bulan dengan anggaran Rp37,4 triliun. Selanjutnya, bantuan sosial tunai non Jabodetabek sebanyak Rp600.000/bulan selama tiga bulan, April hingga Juni, yang diberikan kepada 9 juta KPM, di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dengan anggaran mencapai Rp16,2 triliun.
Piter Abdullah, ekonom yang juga dosen Perbanas Institute menyebut, langkah bantuan pemerintah tersebut diharapkan akan mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19. "Ketika ekonomi mengalami tekanan dan berdampak negatif kepada kelompok bawah maka bantuan sosial sangat dibutuhkan, terlepas siapapun pemimpinnya," ujar Piter dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (6/5/2020).
Piter menjelaskan, pemerintah memang memiliki banyak skema bantuan kepada masyarakat terdampak. Bantuan-bantuan ini juga melibatkan banyak pihak. Ada yang disalurkan kementerian dan ada yang disalurkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, ia mendorong agar koordinasi penyaluran dibangun dengan baik. Jangan sampai bantuan bansos menjadi terlambat diterima.
"Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyaluran bantuan karena masyarakat membutuhkannya segera. Bantuan sembako memang tidak mempengaruhi daya beli karena diberikan dalam bentuk barang, tetapi bantuan ini dibutuhkan masyarakat tidak mampu," ucapnya.
Lihat Juga :
