Pengusaha Pede Nasib UU Ciptaker Tak Akan Seapes Paket Kebijakan Ekonomi

JAKARTA - Pengusaha yakin Undang- Undang Cipta Kerja akan sukses dalam penerapannya. Bahkan, para pengusaha meyakini UU Cipta Kerja ini bisa mendatangkan banyak investor ke Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, UU Cipta Kerja tidak akan bernasib sama dengan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada 2018 lalu. ( Baca juga:Perumusan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Perlu Libatkan Publik )

Seperti diketahui, pemerintahan Joko Widodo pernah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mempermudah investor masuk ke Indonesia. Ada sekitar 16 paket kebijakan yang dikeluarkan di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada saat itu.



Sayangnya, kebijakan tersebut dinilai gagal karena masih banyak investor yang ogah datang ke Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat UU Cipta Kerja yang tujuannya untuk memangkas semua hambatan dalam satu aturan saja.

"Enggaklah, Insy Allah enggak (enggak sama dengan paket kebijakan ekonomi)," ujar Rosan saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/10/2020). ( Baca juga:Sandiaga Uno Dorong Pemerintah Terbitkan Kebijakan Ekonomi Antivirus )

Menurut Rosan, alasan UU Cipta Kerja tidak akan gagal karena semua hal yang berkaitan dan mempersulit investasi sudah dipangkas. Meskipun ada beberapa kekurangan, namun dirinya meyakini hal tersebut akan disempurnakan dalam aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) ataupun peraturan presiden (perpres).

"Saya rasa secara keseluruhan sudah terakomodasi. Mungkin kalau ada penyempurnaan dalam PP nanti kita lihat saja," ucapnya.

Sebagai gambaran, saat ini saja sudah ada investor dari beberapa negara yang akan merelokasi pabriknya atau perusahaanya dari China. Aksi relokasi ini menyusul perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang belum juga membaik. ( Baca juga:Perang Dagang China-AS dan Pandemi Tunda Aksi BUMN Ini Melantai di Bursa )

"Begitu banyaknya dari negara US, Eropa dan Jepang yang sudah memerintahkan perusahaannya untuk keluar dari China, dari US saja ada 1.000 perusahaan. Jadi itu akan jadi suatu kesempatan yang ditarik," kata Rosan.