Pemerintah Terapkan 5 Prinsip Ini untuk Kembangkan Energi Bersih
Rabu, 28 Oktober 2020 - 12:25 WIB
loading...
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan dalam pemanfaatan energi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dalam pemanfaatan energi. Di sektor ketenagalistrikan , pemerintah juga terus mendorong peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, salah satunya melalui regulasi harga energi yang bersumber dari energi terbarukan .
"Salah satu prinsip yang diterapkan pemerintah dalam pengembangan energi adalah keberlanjutan atau sustainability," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020).
(Baca Juga: Transisi Energi, Menteri Arifin Giatkan Kerja Sama Internasional)
Rida menjelaskan, selain keberlanjutan, pemerintah memiliki prinsip 5K dalam pengembangan energi, yaitu pertama adalah ketersediaan (availability), dan yang kedua adalah kualitas listrik itu sendiri. "Kalau kelistrikan cukup tapi byarpet itu tidak bagus. Jadi pemerintah harus menjamin agar masyarakat yang menikmati listrik yang kualitasnya bagus," jelasnya.
Prinsip selanjutnya, lanjut Rida, yakni Keterjangkauan (affordability), harga energi harus mampu dijangkau oleh semua elemen masyarakat. Sementara, 5 K yang keempat adalah keberlanjutan (sustainability) dan yang terakhir adalah keadilan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa merasakan hal yang sama.
Untuk mempercepat transisi energi, Rida mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan regulasi terkait tarif energi baru terbarukan. "Kita akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk tarif renewable energy yang nantinya akan dibeli oleh PLN dan diharapkan akan meningkatkan pemanfaatan EBT di Indonesia," tuturnya.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan, untuk mendukung upaya pemerintah dalam transisi energi ke energi terbarukan, PT PLN (Persero) telah membuat tiga program yang bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan EBT di Indonesia.
"Program pertama pengembangan EBT pada rencana jangka panjang PLN, yaitu sebesar 5 GW yang telah direncanakan pada RUPTL, dan program yang kedua Green Booster sebesar 3,5 GW," jelasnya.
(Baca Juga: Butuh Investasi Rp87 Triliun Per Tahun, Perpres Tak Jamin Target EBT 23% Tercapai)
Program Green Booster di dalamnya terdapat inovasi pengembangan EBT termasuk program cofiring, pengembangan solar PV di lahan bekas tambang dan pemanfaatan bendungan eksisting milik Kementerian PUPR.
Program yang ketiga adalah large scale renewable. PLN akan mengembangkan pembangkit EBT berskala besar untuk meningkatkan ekonomi dengan menyiapkan hidropower PLTA untuk kebutuhan industri.
"Harapan kami, dengan berbagai inovasi yang dilakukan PLN dapat menginspirasi kita semua untuk berinovasi dan mencari alternatif pengembangan EBT dengan biaya semakin efisien serta memiliki kehandalan yang baik," tandasnya.
"Salah satu prinsip yang diterapkan pemerintah dalam pengembangan energi adalah keberlanjutan atau sustainability," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020).
(Baca Juga: Transisi Energi, Menteri Arifin Giatkan Kerja Sama Internasional)
Rida menjelaskan, selain keberlanjutan, pemerintah memiliki prinsip 5K dalam pengembangan energi, yaitu pertama adalah ketersediaan (availability), dan yang kedua adalah kualitas listrik itu sendiri. "Kalau kelistrikan cukup tapi byarpet itu tidak bagus. Jadi pemerintah harus menjamin agar masyarakat yang menikmati listrik yang kualitasnya bagus," jelasnya.
Prinsip selanjutnya, lanjut Rida, yakni Keterjangkauan (affordability), harga energi harus mampu dijangkau oleh semua elemen masyarakat. Sementara, 5 K yang keempat adalah keberlanjutan (sustainability) dan yang terakhir adalah keadilan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa merasakan hal yang sama.
Untuk mempercepat transisi energi, Rida mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan regulasi terkait tarif energi baru terbarukan. "Kita akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk tarif renewable energy yang nantinya akan dibeli oleh PLN dan diharapkan akan meningkatkan pemanfaatan EBT di Indonesia," tuturnya.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan, untuk mendukung upaya pemerintah dalam transisi energi ke energi terbarukan, PT PLN (Persero) telah membuat tiga program yang bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan EBT di Indonesia.
"Program pertama pengembangan EBT pada rencana jangka panjang PLN, yaitu sebesar 5 GW yang telah direncanakan pada RUPTL, dan program yang kedua Green Booster sebesar 3,5 GW," jelasnya.
(Baca Juga: Butuh Investasi Rp87 Triliun Per Tahun, Perpres Tak Jamin Target EBT 23% Tercapai)
Program Green Booster di dalamnya terdapat inovasi pengembangan EBT termasuk program cofiring, pengembangan solar PV di lahan bekas tambang dan pemanfaatan bendungan eksisting milik Kementerian PUPR.
Program yang ketiga adalah large scale renewable. PLN akan mengembangkan pembangkit EBT berskala besar untuk meningkatkan ekonomi dengan menyiapkan hidropower PLTA untuk kebutuhan industri.
"Harapan kami, dengan berbagai inovasi yang dilakukan PLN dapat menginspirasi kita semua untuk berinovasi dan mencari alternatif pengembangan EBT dengan biaya semakin efisien serta memiliki kehandalan yang baik," tandasnya.
(fai)
Lihat Juga :
