Bangkit dari Resesi, Pemerintah Diminta Genjot Konsumsi Rumah Tangga

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menambahkan, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini muncul karena pandemi Covid-19. Sebab, banyak negara melakukan pembatasan sosial bahkan penguncian diri (lockdown) yang membuat seluruh dunia mengalami situasi dan keadaan sama.

"Situasi pandemi inilah yang membuat ekonomi berjalan dalam situasi ketidakpastian yang berkelanjutan dan memberikan tekanan yang dalam pada pertumbuhan ekonomi sampi pada level resesi. Pemerintah telah berupaya dengan kebijakan meningkatkan jumlah belanja bantuan sosial, bantuan modal pada UMKM, dan anggaran kesehatan yang besar untuk program menangani Covid-19," tuturnya.

Namun, Misbakhun juga mengingatkan soal pentingnya perbaikan pada sisi permintaan (demand side). Menurutnya, harus ada perbaikan pada sisi konsumsi rumah tangga. Misbakhun menambahkan, lebih dari 56 persen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia didorong oleh konsumsi rumah tangga kelas menengah yang saat ini mengalami penurunan sangat drastis. Penurunan itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi sangat dalam.

"Sampai saat ini kebijakan stimulus yang ada dan dilakukan oleh pemerintah masih belum ada yang menyentuh sisi perbaikan konsumsi kelas menengah, padahal mereka ini membutuhkan stimulus tersebut karena daya tahan mereka dalam melakukan konsumsi terbatas. Tanpa bantuan stimulus, mereka akan cenderung membatasi konsumsi," cetusnya.

Selain itu, Misbakhun juga menyinggung soal anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu mengharapkan dana PEN dalam APBN 2021 lebih besar. "Dengan demikian cakupan dan sektor-sektor yang harus diberi stimulus ekonomi juga lebih banyak, termasuk ke korporasi. Seharusnya dukungan kepada sektor korporasi tidak hanya untuk BUMN, tetapi juga ke sektor-sektor swasta yang menjalankan kegiatan bisnis dan menguasai pasar," cetusnya.