Evaluasi Dana Otsus, Gubernur Papua dan Papua Barat Diminta Tidak Jalan Sendiri-sendiri

JAKARTA - Penerapan Otonomi Khusus Papua dinilai sebagai pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, sekaligus untuk mengurangi gap antara Papua dan provinsi lain. Dalam regulasi otsus, diberikan kewenangan lebih ke daerah, sekaligus juga terdapat penghormatan hak dasar orang asli Papua. Masyarakat pun terlibat langsung mengawasi.

"Otsus merupakan kebijakan untuk sejahterakan Papua," ujar Ketua Pemuda Lira Provinsi Papua Stevez R. Mara saat diskusi bertajuk Otonomi Khusus dan Perjuangan Papua, baru-baru ini.



Menurut dia apabila terjadi kekurangan maupun penolakan merupakan hal yang wajar sebagai bagian kritik agar otsus lebih baik. Hal itu semata perbedaan perspektif di mana pusat berpikir bahwa otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua sementara pihak lain melihat belum optimal kendati dana usdah bergulir.

Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Albert Ali Kabiay, menambahkan otsus hadir untuk menjawab permasalahan di Papua. otsus lahir sebagai antitesis di mana ketika orde baru semua sentralistrik. Menurut dia otsus penting bagi perkembanganan sumber daya manusia, kesehatan dan pembangunan ekonomi di Papua. Dengan kewenangan besar, seharusnya menjadi pijakan bagi orang asli Papua untuk mensejahterakan daerah dan masyarakat. "Dana otsus mesti digunakan secara baik untuk kepentingan masyarakat Papua," ucapnya.

Dia menilai, pemuda Papua harus berpikir secara luas, tidak semata-mata melihat satu sisi saja mengingat dampak positif otsus juga besar. Adapun dana otus yang mengucur sudah mencapai Rp127 triliun apabila digunakan dengan bijak maka bermanfaat besar bagi Papua. "Jika digunakan dengan baik akan bermanfaat orang asli Papua, sebagai pemuda harus mendorong otsus semakin positif," ucapnya.



Ia mendorong agar ada transparansi dari pemerintah provinsi terkait dana otsus juga perbaikan dari sisi distribusi anggaran otsus di daerah mengingat untuk lokasi daerah pesisir dan pegunungan berbeda. Apalagi saat ini meski sudah diberi kewenangan dan dana besar indeks pembangunan manusia Papua masih cukup tertinggal meski dari tahun tahun membaik.

"Karena itu, harus jadi atensi untuk bersatu mendorong agar ke depan Otsus terus bergulir, apalagi ada tambahan lagi di DAU , berarti ini ada suatu perhatian dari pusat supaya ada pemerataan pembangunan di Papua. Sebagai pemuda asli papua, semoga dana digunakan transparan, sehingga ada trust dari orang Papua kepada pemerintah provinsi," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menjelaskan, otsus merupakan tindakan afirmatif pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Papua. Apalagi, dari berbagai sektor, Papua masih tertinggal dari provinsi lain. Otsus, kata Mathius, salah satu solusi, percepatan, untuk pemerataan, sekaligus jalan tengah. Ia yakin, Otsus akan terus berlangsung hanya perlu evaluasi dan merupakan hal wajar agar pelaksanaan bisa lebih baik lagi. "Kami di dua wilayah adat, bulan September lalu, sudah lakukan evaluasi, dihadiri tokoh adat agama perempuan pemuda, ada MRP, kita dialogkan untuk melihat bagaimana untuk dana otsus setelah 20 tahun," ujarnya.