Menaker Cari Cara Agar Calon Pekerja Migran Mengurungkan Niatnya
Jum'at, 13 November 2020 - 20:48 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
KUPANG - Menaker Ida Fauziyah berdialog dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam kunjungan kerjanya ke Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam dialog itu dibahas berbagai isu ketenagakerjaan serta upaya memperkuat kerja sama dalam penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. ( Baca juga:Menaker Ida Ingatkan Pekerja Migran Jangan Terbujuk Rayuan Calo )
"Kami datang ke NTT untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan. Kita sepakat akan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di NTT, dengan peningkatan kompetensi yang akan dilakukan kerja sama antara Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat,” kata Ida di Kantor Gubernur NTT, Jumat, (13/11/2020).
Ida juga menambahkan, dalam waktu dekat Gubernur NTT akan menyerahkan BLK yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT kepada pemerintah pusat.
“Dengan komitmen Gubernur NTT, kita akan menyiapkan SDM melalui peningkatan kompetensi dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov NTT," kata Ida.
Dalam kesempatan ini Ida juga mengunjungi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.
Menurutnya NTT termasuk provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Sayangnya, tidak sedikit dari mereka yang bekerja di luar negeri itu tidak melalui prosedur yang resmi. Makanya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mempermudah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui penguatan yang ada di LTSA sehingga masyarakat mudah untuk mengakses.
"Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 18 Tahun 2017 yang isinya memberikan pelindungan yang maksimal mulai dari hulu sampai hilir. Peran pemerintah desa sangat kuat sebagai garda terdepan, desa harus bisa menjadi pusat informasi pelayanan penempatan tenaga kerja di luar negeri,"kata Ida. ( Baca juga:Hendak Serang Masjid dan Bunuh Muslim, 12 Pria Didakwa di Jerman )
Dalam kesempatan ini, Ida menjelaskan beberapa program yang telah diluncurkan, salah satunya jaring pengaman sosial yang ditujukkan bagi tenaga kerja yang mengalami PHK atau dirumahkan. Juga untuk CPMI (calon pekerja migran) yang tidak bisa berangkat karena negara tujuannya masih lockdown, sehingga mereka harus menunggu lama.
"Waktu ini kita gunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan. Siapa tahu dengan keterampilan baru mereka punya niat untuk membuat usaha baru sehingga niat untuk kerja di luar negeri bisa digantikan dengan bekerja di dalam negeri," tukasnya.
"Kami datang ke NTT untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan. Kita sepakat akan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di NTT, dengan peningkatan kompetensi yang akan dilakukan kerja sama antara Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat,” kata Ida di Kantor Gubernur NTT, Jumat, (13/11/2020).
Ida juga menambahkan, dalam waktu dekat Gubernur NTT akan menyerahkan BLK yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT kepada pemerintah pusat.
“Dengan komitmen Gubernur NTT, kita akan menyiapkan SDM melalui peningkatan kompetensi dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov NTT," kata Ida.
Dalam kesempatan ini Ida juga mengunjungi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.
Menurutnya NTT termasuk provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Sayangnya, tidak sedikit dari mereka yang bekerja di luar negeri itu tidak melalui prosedur yang resmi. Makanya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mempermudah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui penguatan yang ada di LTSA sehingga masyarakat mudah untuk mengakses.
"Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 18 Tahun 2017 yang isinya memberikan pelindungan yang maksimal mulai dari hulu sampai hilir. Peran pemerintah desa sangat kuat sebagai garda terdepan, desa harus bisa menjadi pusat informasi pelayanan penempatan tenaga kerja di luar negeri,"kata Ida. ( Baca juga:Hendak Serang Masjid dan Bunuh Muslim, 12 Pria Didakwa di Jerman )
Dalam kesempatan ini, Ida menjelaskan beberapa program yang telah diluncurkan, salah satunya jaring pengaman sosial yang ditujukkan bagi tenaga kerja yang mengalami PHK atau dirumahkan. Juga untuk CPMI (calon pekerja migran) yang tidak bisa berangkat karena negara tujuannya masih lockdown, sehingga mereka harus menunggu lama.
"Waktu ini kita gunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan. Siapa tahu dengan keterampilan baru mereka punya niat untuk membuat usaha baru sehingga niat untuk kerja di luar negeri bisa digantikan dengan bekerja di dalam negeri," tukasnya.
(uka)
Lihat Juga :
