Penyakit Diabetes Bikin Pengeluaran BPJS Kesehatan Bengkak
Jum'at, 13 November 2020 - 16:11 WIB
loading...
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani dalam diskusi media yang digelar Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK)-Universitas Indonesia (UI). Foto/ist
A
A
A
Penyakit Diabetes Bikin Pengeluaran BPJS Kesehatan Bengkak
JAKARTA- BPJS Kesehatan mencatat penderita kencing manis (diabetes) menduduki peringkat tertinggi dalam pengelolaan Program Rujuk Balik (PRB) di Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP), sebesar 39,8%. Posisi kedua ditempati hipertensi sebesar 36,3%.
“Total biaya pengobatan diabetes tipe 2 dan komplikasinya mencapai USD576 juta atau sekitar Rp8,6 triliun pada tahun 2016. Dari jumlah itu, 74% biaya digunakan untuk manajemen penderita komplikasi terkait diabetes,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani dalam diskusi media yang digelar Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK)-Universitas Indonesia (UI), Jumat (13/11/2020).
Ari menjelaskan, PRB merupakan pelimpahan tugas dan tanggung jawan pelayanan kesehatan dari dokter spesialis/subspesialis di FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat lanjut) ke FKTP pada pasien kronis yang kondisinya sudah stabil dan disertai surat keterangan rujuk balik.
“Tahun ini ada sekitar 1,6 juta pasien diabetes di seluruh Indonesia tercatat dalam PRB. Dari jumlah itu, 79,2% menjadi pasien aktif di FKTP. Kami harap, FKTP dapat menjaga kesehatan pasien di masa pandemi ini. Karena mereka rawan terkena covid-19,” katanya.
Ari mengakui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang dikelola FKTP belum berjalan secara optimal. Program tersebut baru mencapai target sebesar 55%. Untuk program pengendalian penyakit malah baru mencapai angka 8%.
“Progran Prolanis belum berjalan optimal, berdasarkan hasil evaluasi karena kapitasi yang diterima FKTP terlalu kecil. Dananya habis untuk layanan kesehatan, sehingga kegiatan preventif dan promotif tidak mendapat perhatian. Padahal, dua kegiatan itu sama pentingnya dengan pengobatan,” katanya.
(Baca juga:Jakarta Relawan Kesehatan Minta BPJS Kesehatan Ubah Aturan Masa Aktifasi Kepesertaan 14 Hari)
Upaya yang harus dilakukan untuk mendongkrak kinerja FKTP, menurut Ari, salah satunya meningkatkan dana kapitasi. Diusulkan perhitungan dilakukan berbasis kinerja. Sehingga penambahan dana bisa dilakukan untuk memperkuat kegiatan promotif dan preventif.
“Harapannya masyarakat semakin sehat, sehingga biaya kuratif dan rehabilitatif mengecil. Beban pemerintah atas kesehatan masyarakat juga berkurang,” katanya.
Ari mengutip data BPJS Kesehatan tahun 2016 yang menunjukkan, ada 18,9 juta peserta JKN yang mengakses perawatan lanjutan di rumah sakit. Dari jumlah itu, 812.204 atau 4% teridentifikasi menderita diabetes tipe 2. Sekitar 57% mengalami komplikasi, dengan penyakit kardiovaskular paling umum sebesar 24%.
Sementara Ketua Perkeni Ketut Suastika mengungkapkan, diabetes merupakan bom waktu bagi penderitanya, mengingat penyakit tersebut menggerogoti hampir semua organ tubuh. Terutama pasien diabetes yang menderita penyakitnya lebih dari 4 tahun.
“Ditengah pandemi ini, diabetes mempu menurunkan imunitas penderitanya. Mereka rawan diserang covid-19,” kata Ketut.
Ketua Pusat Kajian dan Kebijakan Kesehatan (CHEPS) UI, Budi Hidayat mengatakan pandemi Covid-19 membuat orang kurang bergerak karena harus tinggal di rumah berpotensi meningkatkan angka penderita diabetes. Jika tidak ditangani serius, penyakit tersebut akan menggerus dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jika tidak dilakukan intervensi yang tepat sejak dini, maka biaya pengobatan diabetes akan mencapai Rp199 triliun. Dari jumlah itu, Rp142 triliun diantaranta untuk biaya komplikasi,” jelas Budi.
Dia menjelaskan, alasan diabetes melitus atau kencing manis harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena penyakit tersebut menimbulkan kerusakan pada organ tubuh yang vital jantung, hati, pankreas dan ginjal. “Diabetes ini dikenal sebagai penyakit dengan bom waktu, karena merusak organ vital,” tuturnya.
Karena itu, Budi menilai, pemerintah harus melakukan intervensi dini dalam penanganan diabetes. Agar jumlah penderitanya tak semakin bertambah, yang akan berdampak pada anggaran program JKN-KIS. Karena 57% pasien diabetes tipe 2 memiliki satu atau lebih komplikasi.“Karena itu, 74% pembiayaan diabetes digunakan untuk mengobati komplikasi. Biaya untuk mengobati komplikasi dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan non komplikasi,” katanya.
JAKARTA- BPJS Kesehatan mencatat penderita kencing manis (diabetes) menduduki peringkat tertinggi dalam pengelolaan Program Rujuk Balik (PRB) di Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP), sebesar 39,8%. Posisi kedua ditempati hipertensi sebesar 36,3%.
“Total biaya pengobatan diabetes tipe 2 dan komplikasinya mencapai USD576 juta atau sekitar Rp8,6 triliun pada tahun 2016. Dari jumlah itu, 74% biaya digunakan untuk manajemen penderita komplikasi terkait diabetes,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani dalam diskusi media yang digelar Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK)-Universitas Indonesia (UI), Jumat (13/11/2020).
Ari menjelaskan, PRB merupakan pelimpahan tugas dan tanggung jawan pelayanan kesehatan dari dokter spesialis/subspesialis di FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat lanjut) ke FKTP pada pasien kronis yang kondisinya sudah stabil dan disertai surat keterangan rujuk balik.
“Tahun ini ada sekitar 1,6 juta pasien diabetes di seluruh Indonesia tercatat dalam PRB. Dari jumlah itu, 79,2% menjadi pasien aktif di FKTP. Kami harap, FKTP dapat menjaga kesehatan pasien di masa pandemi ini. Karena mereka rawan terkena covid-19,” katanya.
Ari mengakui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang dikelola FKTP belum berjalan secara optimal. Program tersebut baru mencapai target sebesar 55%. Untuk program pengendalian penyakit malah baru mencapai angka 8%.
“Progran Prolanis belum berjalan optimal, berdasarkan hasil evaluasi karena kapitasi yang diterima FKTP terlalu kecil. Dananya habis untuk layanan kesehatan, sehingga kegiatan preventif dan promotif tidak mendapat perhatian. Padahal, dua kegiatan itu sama pentingnya dengan pengobatan,” katanya.
(Baca juga:Jakarta Relawan Kesehatan Minta BPJS Kesehatan Ubah Aturan Masa Aktifasi Kepesertaan 14 Hari)
Upaya yang harus dilakukan untuk mendongkrak kinerja FKTP, menurut Ari, salah satunya meningkatkan dana kapitasi. Diusulkan perhitungan dilakukan berbasis kinerja. Sehingga penambahan dana bisa dilakukan untuk memperkuat kegiatan promotif dan preventif.
“Harapannya masyarakat semakin sehat, sehingga biaya kuratif dan rehabilitatif mengecil. Beban pemerintah atas kesehatan masyarakat juga berkurang,” katanya.
Ari mengutip data BPJS Kesehatan tahun 2016 yang menunjukkan, ada 18,9 juta peserta JKN yang mengakses perawatan lanjutan di rumah sakit. Dari jumlah itu, 812.204 atau 4% teridentifikasi menderita diabetes tipe 2. Sekitar 57% mengalami komplikasi, dengan penyakit kardiovaskular paling umum sebesar 24%.
Sementara Ketua Perkeni Ketut Suastika mengungkapkan, diabetes merupakan bom waktu bagi penderitanya, mengingat penyakit tersebut menggerogoti hampir semua organ tubuh. Terutama pasien diabetes yang menderita penyakitnya lebih dari 4 tahun.
“Ditengah pandemi ini, diabetes mempu menurunkan imunitas penderitanya. Mereka rawan diserang covid-19,” kata Ketut.
Ketua Pusat Kajian dan Kebijakan Kesehatan (CHEPS) UI, Budi Hidayat mengatakan pandemi Covid-19 membuat orang kurang bergerak karena harus tinggal di rumah berpotensi meningkatkan angka penderita diabetes. Jika tidak ditangani serius, penyakit tersebut akan menggerus dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jika tidak dilakukan intervensi yang tepat sejak dini, maka biaya pengobatan diabetes akan mencapai Rp199 triliun. Dari jumlah itu, Rp142 triliun diantaranta untuk biaya komplikasi,” jelas Budi.
Dia menjelaskan, alasan diabetes melitus atau kencing manis harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena penyakit tersebut menimbulkan kerusakan pada organ tubuh yang vital jantung, hati, pankreas dan ginjal. “Diabetes ini dikenal sebagai penyakit dengan bom waktu, karena merusak organ vital,” tuturnya.
Karena itu, Budi menilai, pemerintah harus melakukan intervensi dini dalam penanganan diabetes. Agar jumlah penderitanya tak semakin bertambah, yang akan berdampak pada anggaran program JKN-KIS. Karena 57% pasien diabetes tipe 2 memiliki satu atau lebih komplikasi.“Karena itu, 74% pembiayaan diabetes digunakan untuk mengobati komplikasi. Biaya untuk mengobati komplikasi dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan non komplikasi,” katanya.
(bai)
Lihat Juga :
