Mau Terima PMN Rp20 Triliun, Dirut BPUI 'Gagal' Yakinkan Anggota Dewan
Selasa, 17 November 2020 - 14:25 WIB
loading...
A
A
A
Baik UU Asuransi, UU Perbankan, maupun UU yang mengatur secara spesifik terkait institut-institusi yang menaungi atau menyusun regulasi tentang industri sektor finansial, seperti, aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
"Karena kita menggunakan pendekatan perlindungan konsumen atau pemegang polisi, maka kami bersama-sama dengan Kementerian BUMN melakukan model penyelamatan pemegang polis dengan menggunakan dua institut. Institut pertama adalah Jiwasraya yang saat ini mengalami kesulitan likuiditas dan kesulitan solvabilitas sehingga mereka (manajemen) tidak mampu melayani kewajibannya kepada nasabah mereka," sebutnya.
Sementara di sisi solvabilitas manajemen juga mengalami ekuitas yang cukup dalam sehingga manajemen tidak bisa melakukan going konsen. Karena itu, Kementerian BUMN dan PBUI menggunakan IFG sebagai langkah penyelamatan pemegang polis. "Nanti akan kami jelaskan," katanya.
(Baca juga: Sah! Erick Thohir Tunjuk Bos Food Station Jadi Dirut RNI )
Namun, bahan presentasi bos BPUI tersebut justru ditolak oleh Komisi XI DPR. Bahkan, anggota dewan menyebut bahan yang disediakan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan PMN.
"Karena kita menggunakan pendekatan perlindungan konsumen atau pemegang polisi, maka kami bersama-sama dengan Kementerian BUMN melakukan model penyelamatan pemegang polis dengan menggunakan dua institut. Institut pertama adalah Jiwasraya yang saat ini mengalami kesulitan likuiditas dan kesulitan solvabilitas sehingga mereka (manajemen) tidak mampu melayani kewajibannya kepada nasabah mereka," sebutnya.
Sementara di sisi solvabilitas manajemen juga mengalami ekuitas yang cukup dalam sehingga manajemen tidak bisa melakukan going konsen. Karena itu, Kementerian BUMN dan PBUI menggunakan IFG sebagai langkah penyelamatan pemegang polis. "Nanti akan kami jelaskan," katanya.
(Baca juga: Sah! Erick Thohir Tunjuk Bos Food Station Jadi Dirut RNI )
Namun, bahan presentasi bos BPUI tersebut justru ditolak oleh Komisi XI DPR. Bahkan, anggota dewan menyebut bahan yang disediakan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan PMN.
Lihat Juga :
