Pemerintah Perlu Beri Akses Pasar Khusus Produk Dalam Negeri

JAKARTA - Pemerintah harus berpihak pada produk yang dihasilkan industri dalam negeri . Caranya, dengan memberikan akses pasar khusus sehingga bisa memenangi lelang yang diadakan di lembaga-lembaga pemerintah.

“Beri kami pasar pemerintah dengan diskresi khusus. Jangan biarkan kami dihabisi produk impor dengan harga yang tidak rasional dan kualitas hanya berstempel SNI,” kata Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur di Jakarta kemarin. (Baca: Enam Jenis Bisikan Setan yang Merasuki Manusia)

Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), punya kekuatan. Namun, keduanya nyaris mandul karena para pelaksana birokrasi mulai dari eselon III hingga jenjang di atasnya tidak melaksanakan amanat Perpres Pengadaan Produk Nasional.

Sobur mencontohkan hal itu di industri mebel dan kerajinan. Jika pemerintah memberikan kesempatan pengadaan bangku dan peralatan sekolah dari industri mebel dan kerajinan nasional , diyakini pekerjaan ini bisa menghidupi jutaan pelaku usaha UMKM di Indonesia. Keputusan politik itu penting karena ada puluhan juta sekolah di seluruh Indonesia, dengan kluster industri berbasis budaya dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang tinggi di setiap provinsi di Indonesia.

Nyatanya tidak. Pengadaan kebutuhan sekolah di Indonesia hampir dipenuhi produk impor yang menguasai pasar mebel domestik. Kalau saja langkah sederhana ini dilakukan, berapa puluh juta atau mungkin ratusan juta stake and shareholder di Indonesia yang akan hidup. (Baca juga: Subsidi Gaji 2,4 Juta Guru Non-PNS Cair)