Menurunkan Emisi Karbon Demi Patuh Komitmen
Senin, 07 Desember 2020 - 19:18 WIB
loading...
A
A
A
"Perlu dilakukan penutupan PLTU batu bara secara bertahap sejak 2030, dan peningkatan efisiensi energi, untuk menurunkan tingkat pertumbuhan permintaan listrik tanpa mengurangi kualitas pasokan listriknya," tuturnya.
Data Kementerian ESDM menunjukkan, realisasi energi nasional EBT di 2019 baru sekitar 9% atau lebih kecil ketimbang batu bara yang mencapai 37%. Pemerintah menargetkan bauran EBT naik menjadi 23% di 2025 dan 31% di 2050. Sedangkan batu bara turun menjadi 25% di 2025 dan 20% di 2050.
Pemerintah saat ini merancang Peraturan Presiden (Perpres) untuk menambah daya tarik investasi energi terbarukan. Perpres ini bertujuan untuk mengejar porsi bauran energi bersih yang ditargetkan mencapai 23% pada 2025.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya mengatakan, ketergantungan kepada energi impor menjadi salah satu tantangan berat pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.
"Di sisi lain, kita dikaruniai sumber EBT yang melimpah, dengan total potensi mencapai lebih dari 417,8 GW, namun baru dimanfaatkan sebesar 10,4 GW atau sekitar 2,5%," kata Arifin, (23/11).
Perangkat pendukung seperti Perpres dan program-progam pengembangan disiapkan guna meningkatkan daya tarik investasi di sektor EBT. Pasalnya, sumber EBT yang besar di Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Menurut Arifin, program yang akan dilakukan Renewable Energi Based Industri Development (REBID) dan Renewable Energy Based on Economic Development (REBED) untuk penciptaan pasar baru.
Kemudian mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik EBT dengan memastikan komitmen pihak terkait dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT sesuai RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik). Selanjutnya, pengembangan PLT Surya dan PLT Bayu skala besar untuk menciptakan pasar yang menarik bagi investor dan mengembangkan industri lokal.
Upaya selanjutnya adalah memaksimalkan penerapan Bioenergi, melalui percepatan pembangunan PLT Sampah di 12 Kota, PLT Uap biomasa co-firing, program B30, serta program pembangunan green refinery.
"Pengembangan panas bumi berbasis wilayah melalui program Flores Geothermal Island, yaitu pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores dari panas bumi dan optimalisasi pemanfaatan langsung dari panas bumi. Juga peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah, untuk mengurangi risiko eksplorasi yang dihadapi pengembang," terang Arifin.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan EBT dengan pengembangan kluster ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Kawasan Wisata Unggulan, serta melakukan modernisasi infrastruktur ketenagalistrikan melalui smart grid.
"Kami juga mengusahakan fasilitas pendanaan berbiaya rendah untuk investasi Energi Terbarukan. Terakhir, memanfaatkan waduk untuk PLTS terapung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020," ujar Arifin.
Data Kementerian ESDM menunjukkan, realisasi energi nasional EBT di 2019 baru sekitar 9% atau lebih kecil ketimbang batu bara yang mencapai 37%. Pemerintah menargetkan bauran EBT naik menjadi 23% di 2025 dan 31% di 2050. Sedangkan batu bara turun menjadi 25% di 2025 dan 20% di 2050.
Pemerintah saat ini merancang Peraturan Presiden (Perpres) untuk menambah daya tarik investasi energi terbarukan. Perpres ini bertujuan untuk mengejar porsi bauran energi bersih yang ditargetkan mencapai 23% pada 2025.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya mengatakan, ketergantungan kepada energi impor menjadi salah satu tantangan berat pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.
"Di sisi lain, kita dikaruniai sumber EBT yang melimpah, dengan total potensi mencapai lebih dari 417,8 GW, namun baru dimanfaatkan sebesar 10,4 GW atau sekitar 2,5%," kata Arifin, (23/11).
Perangkat pendukung seperti Perpres dan program-progam pengembangan disiapkan guna meningkatkan daya tarik investasi di sektor EBT. Pasalnya, sumber EBT yang besar di Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Menurut Arifin, program yang akan dilakukan Renewable Energi Based Industri Development (REBID) dan Renewable Energy Based on Economic Development (REBED) untuk penciptaan pasar baru.
Kemudian mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik EBT dengan memastikan komitmen pihak terkait dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT sesuai RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik). Selanjutnya, pengembangan PLT Surya dan PLT Bayu skala besar untuk menciptakan pasar yang menarik bagi investor dan mengembangkan industri lokal.
Upaya selanjutnya adalah memaksimalkan penerapan Bioenergi, melalui percepatan pembangunan PLT Sampah di 12 Kota, PLT Uap biomasa co-firing, program B30, serta program pembangunan green refinery.
"Pengembangan panas bumi berbasis wilayah melalui program Flores Geothermal Island, yaitu pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores dari panas bumi dan optimalisasi pemanfaatan langsung dari panas bumi. Juga peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah, untuk mengurangi risiko eksplorasi yang dihadapi pengembang," terang Arifin.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan EBT dengan pengembangan kluster ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Kawasan Wisata Unggulan, serta melakukan modernisasi infrastruktur ketenagalistrikan melalui smart grid.
"Kami juga mengusahakan fasilitas pendanaan berbiaya rendah untuk investasi Energi Terbarukan. Terakhir, memanfaatkan waduk untuk PLTS terapung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020," ujar Arifin.
Lihat Juga :
