Dorong Pertumbuhan Ekonomi Desa, PT Djarum Gencar Tingkatkan Kapasitas BUMDes
Senin, 07 Desember 2020 - 23:33 WIB
loading...
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengapresiasi, upaya PT Djarum sebagai pihak swasta yang melakukan program pengembangan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kudus. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi, upaya PT Djarum sebagai pihak swasta yang melakukan program pengembangan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes akan membantu menyejahterakan masyarakat pedesaan sekaligus mendukung tujuan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan pemerintah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak swasta yang telah membantu BUMDes. Kehadiran BUMDes memang memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan juga sektor swasta untuk berpartisipasi dalam mengembangkan serta menggerakkan perekonomian desa. Hal ini menjadi penting karena BUMDes merupakan ujung tombak kesejahteraan masyarakat desa,” tutur Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Webinar Desa Seri Ketiga dengan tema “Menggali Potensi Permodalan BUMDes”, melalui aplikasi Zoom dan Youtube.
(Baca Juga: BUMDes sebagai Ujung Tombak Kebangkitan Masyarakat Desa )
Abdul Halim Iskandar mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi BUMDes adalah permodalan. Umumnya tidak banyak sektor swasta dan lembaga keuangan yang mau mendanai BUMDes karena belum memiliki badan hukum. Namun kini angin segar datang dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyebutkan bahwa BUMDes tergolong dalam entitas badan usaha yang sejajar dengan BUMN, BUMD dan juga Perseroan Terbatas.
Dengan demikian terang dia mengutarakan, ke depan diharapkan semakin banyak pihak-pihak yang mau terlibat dan membantu BUMDes.
Dalam tujuan yang sama, sejak tahun 2018 PT Djarum bersama Lokadata.id telah konsisten melakukan program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes, khususnya di Kabupaten Kudus.
Program ini dilakukan antara lain dengan melakukan sejumlah pelatihan peningkatan kapasitas pengurus desa dan kapabilitas pengelolaan BUMDes yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak swasta yang telah membantu BUMDes. Kehadiran BUMDes memang memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan juga sektor swasta untuk berpartisipasi dalam mengembangkan serta menggerakkan perekonomian desa. Hal ini menjadi penting karena BUMDes merupakan ujung tombak kesejahteraan masyarakat desa,” tutur Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Webinar Desa Seri Ketiga dengan tema “Menggali Potensi Permodalan BUMDes”, melalui aplikasi Zoom dan Youtube.
(Baca Juga: BUMDes sebagai Ujung Tombak Kebangkitan Masyarakat Desa )
Abdul Halim Iskandar mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi BUMDes adalah permodalan. Umumnya tidak banyak sektor swasta dan lembaga keuangan yang mau mendanai BUMDes karena belum memiliki badan hukum. Namun kini angin segar datang dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyebutkan bahwa BUMDes tergolong dalam entitas badan usaha yang sejajar dengan BUMN, BUMD dan juga Perseroan Terbatas.
Dengan demikian terang dia mengutarakan, ke depan diharapkan semakin banyak pihak-pihak yang mau terlibat dan membantu BUMDes.
Dalam tujuan yang sama, sejak tahun 2018 PT Djarum bersama Lokadata.id telah konsisten melakukan program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes, khususnya di Kabupaten Kudus.
Program ini dilakukan antara lain dengan melakukan sejumlah pelatihan peningkatan kapasitas pengurus desa dan kapabilitas pengelolaan BUMDes yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus.
Lihat Juga :
