Ekonom: Belanja Pemerintah Harus Digenjot Sejak Awal Tahun

JAKARTA - Kebutuhan belanja pemerintah selama pandemi Covid-19 meningkat. Hal ini membuat jumlah utang pemerintah juga mengalami lonjakan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, pemerintah telah melakukan alokasi belanja pos-pos yang bisa ditunda, salah satunya infrastruktur.

(Baca Juga: Empat Tantangan Hadang Realisasi Belanja Pemerintah di 2021)

Dia menilai, penundaan pos belanja ini tepat karena kebutuhan belanja yang cukup banyak mendorong pemerintah harus memprioritaskan pos belanja sesuai kebutuhan.

"Namun tidak kalah penting mengenai peningkatan utang pemerintah ini adalah bagaimana pemerintah melakukan penyusunan dari anggaran itu sendiri," ujarnya pada Market Review IDX Channel, Rabu (30/12/2020).

Menurut dia, penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah relatif baik namun realisasinya mengulang dari realisasi anggaran tahun sebelumnya di mana sebelum pandemi terjadi.

"Artinya, realisasi anggaran meningkat atau membesar pada periode kedua di semester kedua tahun berjalan. Saya kira dalam konteks pandemi ini tentu hal yang cukup kita sayangkan karena belanja ini yang harusnya segera dieksekusi. Belum lagi kita bicara dari kecepatan belanja itu sendiri," ungkapnya.

(Baca Juga: Jokowi Jengkel Akhir Tahun Belanja Pemerintah Masih Lelet, Jangan Main-main Ini Ancamannya!)

Di sisi lain, kondisi penerimaan negara juga perlu diperhatikan mengingat kebutuhan belanja yang juga meningkat. "Ketika utang meningkat tetapi rasio penerimaan negara relatif tertinggal, ini yang jadi pekerjaan rumah," imbuhnya.