Tak Boleh Rugi, BUMN Hilir Gas Butuh Insentif Penurunan Harga Gas
Jum'at, 17 April 2020 - 04:55 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Nyat Kadir menegaskan bahwa implementasi penurunan harga gas bumi yang diatur melaluo Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen) Nomor 8 Tahun 2020 seharusnya memikirkan terkait nilai keekonomian proyek infrastruktur gas. Pasalnya, dengan kondisi geografis Indonesia yang beragam pembangunan infrastruktur gas membutuhkan investasi cukup besar.
“Permen ESDM itu bagaimana mekanisme apakah bisa dijalankan. Kalau itu jalan apakah masuk keekonomian dengan kondisi geografis yang beragam. Sudah sepantasnya dipertonbangkan terkait bagaimana memasang transmisi dari pulau ke pulau dan segala macam hambatannya,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan bahwa keekonomian biaya penyuran gas yang dilakukan PGN sebagian masih UDD2,6-3,2 per MMBTU.
Dengan diterapkannya penurunan harga gas menjadi USD6 per MMBTU akan berdampak pada penurunan pendapatan dan laba perusahaan sehingga berisiko menelan kerugian. Sebab itu Gigih berharap pemerintah memberikan insentif untuk menjaga keuangan perusahaan tetap sehat.
"Sesuai Permen ESDM sebenarnya sudah diputuskan akan ada insentif kepada badan usaha di sektor hilir tapi belum ada pendalaman mekanismenya. Sebab itu, kami membutuhkan dukungan pemerintah dan anggota Komisi VI DPR bagaimana dengan mekanisme insentif ini, karena jika tidak clear sulit mempertahankan keekonomian apabila harga harus USD6 per MMBTU,” kata dia.
“Permen ESDM itu bagaimana mekanisme apakah bisa dijalankan. Kalau itu jalan apakah masuk keekonomian dengan kondisi geografis yang beragam. Sudah sepantasnya dipertonbangkan terkait bagaimana memasang transmisi dari pulau ke pulau dan segala macam hambatannya,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan bahwa keekonomian biaya penyuran gas yang dilakukan PGN sebagian masih UDD2,6-3,2 per MMBTU.
Dengan diterapkannya penurunan harga gas menjadi USD6 per MMBTU akan berdampak pada penurunan pendapatan dan laba perusahaan sehingga berisiko menelan kerugian. Sebab itu Gigih berharap pemerintah memberikan insentif untuk menjaga keuangan perusahaan tetap sehat.
"Sesuai Permen ESDM sebenarnya sudah diputuskan akan ada insentif kepada badan usaha di sektor hilir tapi belum ada pendalaman mekanismenya. Sebab itu, kami membutuhkan dukungan pemerintah dan anggota Komisi VI DPR bagaimana dengan mekanisme insentif ini, karena jika tidak clear sulit mempertahankan keekonomian apabila harga harus USD6 per MMBTU,” kata dia.
(ind)
Lihat Juga :
