Tak Boleh Rugi, BUMN Hilir Gas Butuh Insentif Penurunan Harga Gas
Jum'at, 17 April 2020 - 04:55 WIB
loading...
Pemerintah didesak memberikan insentif bagi BUMN hilir gas agar tidak rugi ketika harga gas USD6 per MMBTU diterapkan bagi industri. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah didesak memberikan insentif bagi BUMN hilir gas agar tidak rugi ketika harga gas USD6 per MMBTU diterapkan bagi industri. Penurunan harga gas yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 harus tetap menjaga komitmen keberlanjutan usaha badan usaha hilir gas dalam membangun infrastuktur.
“Komisi VI DPR RI akan meminta Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mengevaluasi regulasi agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keberlanjutan usaha BUMN hilir gas sehingga tetap optimal berkontribusi terhadap penerimaan negara dari pajak serta berkelanjutan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada kepada masyarakat,” ujar Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara online dengan BUMN Energi di Jakarta, Kamis (16/4/2020).
Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron. Pihaknya meminta supaya pemerintah memberikan insentif bagi BUMN hilir gas seperti PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. untuk menjaga keuangannya tetap sehat di tengah komitmen membangun infrastruktur gas.
Apalagi BUMN hilir gas seperti PGN sifatnya sebagai perusahaan terbuka sehingga perlu kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan terkait gas bumi agar tidak mebuat harga saham turun sehingga berujung pada kerugian perusahaan.
“Sesuai aturan perundangan pemerintah wajib membuat proteksi supaya mereka tetap untung. Kita harus melakukan proteksi supaya mereka tetap survive,” kata dia.
“Komisi VI DPR RI akan meminta Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mengevaluasi regulasi agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keberlanjutan usaha BUMN hilir gas sehingga tetap optimal berkontribusi terhadap penerimaan negara dari pajak serta berkelanjutan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada kepada masyarakat,” ujar Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara online dengan BUMN Energi di Jakarta, Kamis (16/4/2020).
Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron. Pihaknya meminta supaya pemerintah memberikan insentif bagi BUMN hilir gas seperti PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. untuk menjaga keuangannya tetap sehat di tengah komitmen membangun infrastruktur gas.
Apalagi BUMN hilir gas seperti PGN sifatnya sebagai perusahaan terbuka sehingga perlu kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan terkait gas bumi agar tidak mebuat harga saham turun sehingga berujung pada kerugian perusahaan.
“Sesuai aturan perundangan pemerintah wajib membuat proteksi supaya mereka tetap untung. Kita harus melakukan proteksi supaya mereka tetap survive,” kata dia.
Lihat Juga :
