Lembaga Pengelola Investasi, Strategi Baru Pembiayaan Nasional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan lembaga pengelola investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) kepada para gubernur. Para gubernur perlu tahu bahwa SWF adalah salah satu terobosan dalam rangka pembiayaan nasional karena pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan badan usaha milik negara (BUMN).

“Ini juga agar para gubernur mengetahui sehingga kita memiliki sebuah terobosan dalam rangka pembiayaan nasional kita tidak hanya tergantung kepada APBN, tidak tergantung hanya dari bantuan, pinjaman. Tetapi kita juga akan memiliki satu instrumen lagi, yaitu SWF yang namanya adalah Indonesia Investment Authority (INA),” katanya saat membuka rapat terbatas di Jakarta kemarin. (Baca: Buru Investasi ke Jepang, Jokowi Terjunkan Duet Maut Erick dan Luhut)

Jokowi menyampaikan beberapa alasan dibentuknya SWF . Salah satunya adalah tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan ke depan. “Rasio utang pemerintah terhadap PDB juga terus meningkat. Kapasitas pembiayaan dari BUMN juga ada keterbatasan sehingga terdapat kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional. Karena itu, pada bulan ini telah terbentuk yang namanya sovereign wealth fund,” paparnya.

Lebih lanjut Presiden mengatakan, semua pihak harus mengetahui SWF agar, misalnya jika menyangkut pelaksanaan di daerah, gubernur dapat membantu. “Supaya kita semuanya nanti bisa kenal yang namanya ’barang’ ini sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangan, apabila nanti menyangkut daerah, ini juga saya minta para gubernur bisa membantu,” ujarnya.

Menurut Jokowi, sudah ada beberapa negara yang menyatakan tertarik bergabung. "Saat ini sudah ada beberapa negara menyampaikan ketertarikan. Dari AS, Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Kanada," katanya.

Presiden menyatakan, pembiayaan pembangunan baru tidak berbasis pinjaman, tetapi berbentuk penyertaan modal yang diyakini akan menyehatkan ekonomi Indonesia. "Modal atau ekuitas menyehatkan ekonomi kita, menyehatkan BUMN kita di sektor infrastruktur dan energi," imbuhnya. (Baca juga: Pandangan Islam Terhadap Syiah dan Ahmadiyah)

Di sisi lain, Jokowi meminta semua kementerian dan lembaga bergerak cepat memulihkan ekonomi. "Dalam situasi pandemi seperti ini kita semuanya harus mampu bergerak cepat, mampu memperkuat kerja sama dan sinergi. Saya optimistis kita akan bangkit, ekonomi kita akan pulih, kembali normal," harapnya.

Chief Economist Tanam Duit, Ferry Latuhihin, menilai kinerja INA sangat tergantung pada bagaimana strategi pemerintah dalam penawarannya nanti kepada negara-negara potensial. Sekalipun perekonomian dunia lesu, menurut dia, itu tidak akan jadi masalah. "Karena yang penting likuiditas global masih tinggi. Untuk suku bunga pun masih sangat rendah untuk waktu yang sangat lama, terutama di negara-negara maju yang setelah pandemi ini akan mengalami secular stagnation seperti Jepang dari 1992 sampai hari ini," ujar Ferry.

Poin kedua yang perlu dicermati adalah ekspektasi return yang ditawarkan oleh SWF nanti kepada investor. Investor potensial sepertinya kategori institusi pengelolaan dana seperti endowment funds, pension funds, dan pengelola dana besar dengan horizon investasi jangka panjang. "Tentu akan lebih menarik kalau ada secondary market bagi penyertaan investor di SWF sehingga investasi mereka tidak terkunci," kata Ferry. (Baca juga: Akhirnya, Mendikbud Nadiem Pastikan Formasi CPNS Guru Akan Tetap Ada)

Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia, Piter Abdullah, menjelaskan bahwa LPI ini merupakan ide bagus yang sudah diwacanakan sejak bertahun-tahun lalu, tapi belum berani dieksekusi hingga sekarang. Selama ini investasi di Indonesia hanya sebatas menawarkan. Sekarang beda karena investor menaruh modal dan pemerintah ikut berinvestasi. "Sehingga investor akan lebih yakin karena pemerintah ikut. Tentu akan berbeda bila investor ditawari model seperti itu," katanya.