Program Infrastruktur Kerakyatan PUPR Diharap Serap 777.206 Tenaga Kerja
Senin, 11 Januari 2021 - 11:41 WIB
loading...
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. FOTO/SINDOnews/Eko Purwanto.
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2021 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Alokasi anggaran PKT tahun 2021 disiapkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206 dengan anggaran sebesar Rp12,06 triliun
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi Covid-19.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Senin (11/1/2021).
Baca Juga : Awas Bikin Ruwet, MUI Minta Batasi Tenaga Kerja China Masuk ke RI
Untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp3,23 triliun yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi. Alokasi anggaran tersebut disalurkan melalui 7 kegiatan yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10.000 lokasi senilai Rp2,25 triliun dan pembuatan Akulfer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) senilai Rp70,8 miliar tersebar di 265 lokasi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi Covid-19.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Senin (11/1/2021).
Baca Juga : Awas Bikin Ruwet, MUI Minta Batasi Tenaga Kerja China Masuk ke RI
Untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp3,23 triliun yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi. Alokasi anggaran tersebut disalurkan melalui 7 kegiatan yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10.000 lokasi senilai Rp2,25 triliun dan pembuatan Akulfer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) senilai Rp70,8 miliar tersebar di 265 lokasi.
Lihat Juga :
