Kejar 0 Temuan BPK, Menteri KKP Sakti Trenggono Minta Ini ke Jajarannya
Rabu, 13 Januari 2021 - 21:34 WIB
loading...
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, sudah bagus, target 2020 kurang dari 1 persen lalu perkiraan realisasinya 0,04 persen. Tapi ke depan harus diupayakan bisa zero temuan BPK. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimis mempertahankan kembali target opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan TA 2020. Perkiraan capaian batas tertinggi nilai temuan BPK berdasarkan nilai temuan hasil pengawasan intern Itjen KKP adalah 0,04 persen naik drastis dari tahun sebelumnya 0,18 persen.
"Ini sudah bagus, target 2020 kurang dari 1 persen lalu perkiraan realisasinya 0,04 persen. Tapi ke depan harus diupayakan bisa zero temuan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resmi KKP, Rabu (13/1/2021).
Baca Juga: Menteri KKP yang Baru Dianggap Tak 'Sakti' dari Kepentingan Politik
Trenggono sebelumnya menggelar rapat internal bersama Irjen KKP Muhammad Yusuf dan jajarannya. Dia ingin pengawasan dilakukan maksimal sehingga program-program KKP terealisasi sesuai target dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat.
"Kalau benar-benar zero berartikan target dalam seluruh kegiatan maupun program KKP tercapai," tambahnya.
Untuk mencapai zero temuan itu, Trenggono meminta jajarannya mengedepankan profesionalisme dan kualifikasi yang tepat bila ingin melibatkan pihak ketiga dalam menjalankan program-program KKP.
Prosesnya juga harus sesuai aturan agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari yang akhirnya dapat menghambat jalannya program yang sudah disusun dengan matang. "Selama kita mengikuti permainan yang benar, aturan yang benar, kualifikasi yang sesuai, harusnya bisa (zero temuan)," tegasnya.
Sejalan dengan instruksi tersebut, Irjen KKP Muhammad Yusuf mengaku siap untuk lebih lebih memperketat pengawasan di setiap kegiatan KKP. Di samping itu, upaya penguatan tata kelola dan payung hukum serta pemahaman aturan terhadap para pengelola anggaran juga akan digencarkan guna meminimalisir penyimpangan.
Baca Juga: Harapan Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Tahun Baru 2021
Yusuf menambahkan, dalam tiga tahun terakhir KKP berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian ini, akunya, menjadi target yang harus dipertahankan setiap tahun.
Sebagai informasi, anggaran KKP pada 2020 sebesar Rp4,6 triliun dari yang sebelumnya Rp6,4 triliun. Pengurangan anggaran dilakukan pemerintah pusat imbas dari pandemi covid-19 yang menyebabkan terganggunya perekonomian Indonesia.
“Kami akan terus komit mengawal pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional serta program dan kegiatan strategis KKP untuk mengurangi dampak pandemi,” ujar Yusuf.
"Ini sudah bagus, target 2020 kurang dari 1 persen lalu perkiraan realisasinya 0,04 persen. Tapi ke depan harus diupayakan bisa zero temuan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resmi KKP, Rabu (13/1/2021).
Baca Juga: Menteri KKP yang Baru Dianggap Tak 'Sakti' dari Kepentingan Politik
Trenggono sebelumnya menggelar rapat internal bersama Irjen KKP Muhammad Yusuf dan jajarannya. Dia ingin pengawasan dilakukan maksimal sehingga program-program KKP terealisasi sesuai target dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat.
"Kalau benar-benar zero berartikan target dalam seluruh kegiatan maupun program KKP tercapai," tambahnya.
Untuk mencapai zero temuan itu, Trenggono meminta jajarannya mengedepankan profesionalisme dan kualifikasi yang tepat bila ingin melibatkan pihak ketiga dalam menjalankan program-program KKP.
Prosesnya juga harus sesuai aturan agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari yang akhirnya dapat menghambat jalannya program yang sudah disusun dengan matang. "Selama kita mengikuti permainan yang benar, aturan yang benar, kualifikasi yang sesuai, harusnya bisa (zero temuan)," tegasnya.
Sejalan dengan instruksi tersebut, Irjen KKP Muhammad Yusuf mengaku siap untuk lebih lebih memperketat pengawasan di setiap kegiatan KKP. Di samping itu, upaya penguatan tata kelola dan payung hukum serta pemahaman aturan terhadap para pengelola anggaran juga akan digencarkan guna meminimalisir penyimpangan.
Baca Juga: Harapan Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Tahun Baru 2021
Yusuf menambahkan, dalam tiga tahun terakhir KKP berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian ini, akunya, menjadi target yang harus dipertahankan setiap tahun.
Sebagai informasi, anggaran KKP pada 2020 sebesar Rp4,6 triliun dari yang sebelumnya Rp6,4 triliun. Pengurangan anggaran dilakukan pemerintah pusat imbas dari pandemi covid-19 yang menyebabkan terganggunya perekonomian Indonesia.
“Kami akan terus komit mengawal pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional serta program dan kegiatan strategis KKP untuk mengurangi dampak pandemi,” ujar Yusuf.
(akr)
Lihat Juga :
