Tanpa Perlindungan Pemerintah, 100 Ribu Tenaga Kerja Industri Baja Terancam PHK
Senin, 18 Januari 2021 - 21:50 WIB
loading...
Pemerintah diingatkan, bahwa sekitar 100 ribu karyawan industri baja nasional terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Terkait membanjirnya baja impor murah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengingatkan, Pemerintah, bahwa sekitar 100 ribu karyawan industri baja nasional terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Hal tersebut terkait membanjirnya baja impor murah, terutama asal China, yang mengancam gulung tikarnya industri baja nasional.
Untuk itu, lanjut Baidowi, Pemerintah harus segera bertindak dengan memberikan proteksi bagi industri baja nasional tersebut, sekaligus menyelamatkan puluhan ribu karyawan. “Ini yang harus diperhatikan Pemerintah, karena tenaga kerja di industri baja nasional tidak sedikit. Jangan sampai mereka mati di lumbung sendiri,” kata Baidowi kepada media di Jakarta, Senin (18/1/2021).
Baca Juga: Sikap Tegas Pemerintah Ditunggu Soal Banjir Baja Impor
Menurut Baidowi, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) memang harus melindungi produksi baja nasional dan juga turunannya. Sebab, jika banjir impor baja murah asal Cina terus terjadi, maka akan memunculkan efek domino cukup besar. Tidak hanya ancaman PHK massal terhadap sekitar 80 ribu pekerja. Lebih dari itu, juga membuat roda perekonomian semakin terpuruk.
“Proteksi tersebut menjadi salah satu opsional yang harus dipertimbangkan Pemerintah, baik dalam hal penerapan Anti Dumping maupun Safeguard. Tentu saja, dengan memperhatikan ketentuan global WTO,” lanjut Baidowi.
Baidowi menambahkan, sebagaimana sektor industri lain, industri baja merupakan penopang ekonomi nasional. Untuk itu, Pemerintah harus mengefektifkan produksi dan menekan laju PHK. “Jangan sampai di saat sulit karena pandemi, kemudian ditambah PHK yang masif karena baja impor. Kalau itu terjadi, wah makin remuk ekonomi kita,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Baidowi, Pemerintah harus segera bertindak dengan memberikan proteksi bagi industri baja nasional tersebut, sekaligus menyelamatkan puluhan ribu karyawan. “Ini yang harus diperhatikan Pemerintah, karena tenaga kerja di industri baja nasional tidak sedikit. Jangan sampai mereka mati di lumbung sendiri,” kata Baidowi kepada media di Jakarta, Senin (18/1/2021).
Baca Juga: Sikap Tegas Pemerintah Ditunggu Soal Banjir Baja Impor
Menurut Baidowi, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) memang harus melindungi produksi baja nasional dan juga turunannya. Sebab, jika banjir impor baja murah asal Cina terus terjadi, maka akan memunculkan efek domino cukup besar. Tidak hanya ancaman PHK massal terhadap sekitar 80 ribu pekerja. Lebih dari itu, juga membuat roda perekonomian semakin terpuruk.
“Proteksi tersebut menjadi salah satu opsional yang harus dipertimbangkan Pemerintah, baik dalam hal penerapan Anti Dumping maupun Safeguard. Tentu saja, dengan memperhatikan ketentuan global WTO,” lanjut Baidowi.
Baidowi menambahkan, sebagaimana sektor industri lain, industri baja merupakan penopang ekonomi nasional. Untuk itu, Pemerintah harus mengefektifkan produksi dan menekan laju PHK. “Jangan sampai di saat sulit karena pandemi, kemudian ditambah PHK yang masif karena baja impor. Kalau itu terjadi, wah makin remuk ekonomi kita,” jelasnya.
Lihat Juga :
