Soal Rencana Pencaplokan 51% Saham Commuter Line oleh MRT, PT KAI: Ini Berat buat Kami
Rabu, 20 Januari 2021 - 13:32 WIB
loading...
foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyikapi rencana PT MRT Jakarta membeli 51% saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dari PT Kereta Api Indonesia (KAI). Rencana ini dalam rangka pengembangan sistem integrasi transportasi di Jabodetabek.
Direktur Keuangan PT KAI Salusra Wijaya mengatakan, bila akuisisi ini terjadi maka PT KAI akan kehilangan 70-80% penumpang.
"Tahun 2021 ini tidak lebih bagus (dari tahun 2020) bahkan terancam. Apalagi dengan rencana akuisisi bisa membuat penumpang KAI akan turun sekali, bisa turun sampai 70%-80%," ujar Salusra dalam video virtual, Rabu (20/1/2021). ( Baca juga:COVID-19, Stasiun Pekalongan Layani Rapid Test Antigen )
Lanjutnya, dalam melakukan integrasi dengan skema akuisisi memiliki banyak pekerjaan rumah. Pasalnya, akuisisi harus disetujui seperti DPR dan regulator, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Integrasi itu bisa terjadi ketika manajemen layanan itu dimanage satu atap dan wadah," jelasnya.
Dia menambahkan saat ini perseroan masih mendanai kewajiban dengan mengajukan pinjaman dari luar. Maka, bila akuisisi tersebut terjadi akan memengaruhi kinerja perusahaan. ( Baca juga:Ubah Perilaku Polisi, Komjen Listyo Sigit: Tak Ada Lagi Tilang di Jalan )
Apalagi, subsidi dari pemerintah dalam kesepakatan PSO (Public Service Obligation) bisa terancam hilang akibat akuisisi ini. Alhasil keuangan perusahaan akan semakin berat.
"Kalau ini terjadi yang dampak PSO hilang dari KAI, ini berat buat kami. Pengalihan saham itu akan jadi challenge luar biasa," tandasnya.
Direktur Keuangan PT KAI Salusra Wijaya mengatakan, bila akuisisi ini terjadi maka PT KAI akan kehilangan 70-80% penumpang.
"Tahun 2021 ini tidak lebih bagus (dari tahun 2020) bahkan terancam. Apalagi dengan rencana akuisisi bisa membuat penumpang KAI akan turun sekali, bisa turun sampai 70%-80%," ujar Salusra dalam video virtual, Rabu (20/1/2021). ( Baca juga:COVID-19, Stasiun Pekalongan Layani Rapid Test Antigen )
Lanjutnya, dalam melakukan integrasi dengan skema akuisisi memiliki banyak pekerjaan rumah. Pasalnya, akuisisi harus disetujui seperti DPR dan regulator, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Integrasi itu bisa terjadi ketika manajemen layanan itu dimanage satu atap dan wadah," jelasnya.
Dia menambahkan saat ini perseroan masih mendanai kewajiban dengan mengajukan pinjaman dari luar. Maka, bila akuisisi tersebut terjadi akan memengaruhi kinerja perusahaan. ( Baca juga:Ubah Perilaku Polisi, Komjen Listyo Sigit: Tak Ada Lagi Tilang di Jalan )
Apalagi, subsidi dari pemerintah dalam kesepakatan PSO (Public Service Obligation) bisa terancam hilang akibat akuisisi ini. Alhasil keuangan perusahaan akan semakin berat.
"Kalau ini terjadi yang dampak PSO hilang dari KAI, ini berat buat kami. Pengalihan saham itu akan jadi challenge luar biasa," tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
