Terungkap! Sosok & Rekam Jejak Tiga Dewan Pengawas SWF Dana Abadi RI

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan terdapat tiga nama dewan pengawas lembaga pengelola dana abadi RI (Sovereign Wealth Fund/SWF) pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun ketiga nama tersebut antara lain, Darwin Cyril Nurhadi, Yozua Makes dan Haryanto Sahari.

Mantan direktur pelaksana bank dunia itu menyebut masa jabatan dewan pengawas paling lama 5 tahun. “Jangka waktunya 5 tahun ada yang 4 atau 3 tahun kalau ada perubahan dewan pengawas,” kata dia dalam video virtual dengan DPR, Senin (25/11/2021).



Berikut tiga sosok dewan pengawas lembaga pengelola dana abadi RI pilihan Presiden Jokowi;

1. Darwin Cyril Nurhadi

Darwin merupakan komisaris Mandiri Sekuritas dan Direktur Utama Creador Indonesia. Pria berumur 57 tahun ini pernah menjabat sebagai Dirut BEI dan CFO Medco Energi Internasional. Ia mengawali karier sebagai Konsultan dan Peneliti di Harvard Institute for International Developement. Darwin meraih gelar doctor di bidang strategic management dari Universitas Indonesia (UI) dan MBA di bisang keuangan dan ekonomi dari University of Houston dan merupakan sarja tekni dari Intitute Teknologi Bandung (ITB).

2. Yozua Makes

Yozua merupakan pendiri Plataran Group dan sebagai pemimpin sekaligus memilik firma hukum yakni Makes & Partner Law Firm. Firma hukumnya pernah menjadi konsultan Telkom. Yozua lulusan sarja UI dan pernah diterima bekerja jadi seorang pengacara di kantor milik Todung Mulya Lubis.Ia mendapat gelar master in law dari University of California dan master in management di Asian Institute Management Filipina.

3. Haryanto Sahari

Haryanto merupakan anggota komite audit Unilever Indonesia. Bergabung dengan PwC Indonesia tahun 1985 dan sedang menjabat sebagai partner di PwC Indonesia. Lulus dari Universitas Indonesia tahun 1982 dan memiliki afiliasi dengan Ikatan Akuntansi Indonesia dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia.



Sri Mulyani mengatakan bahwa tiga dewas pilihan presiden tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR Puan Maharani. Selanjutnya Presiden Jokowi akan mengeluarkan Keputusan Presiden.