Kementan Berupaya Jaga Stabilisasi Harga Perunggasan Nasional
Selasa, 26 Januari 2021 - 16:14 WIB
loading...
A
A
A
Nasrullah mengatakan, kenaikan harga LB yang mencapai harga acuan Permendag No.7/2020, sejatinya berpengaruh terhadap kenaikan permintaan DOC FS. Dan hal ini diikuti dengan naiknya harga DOC FS dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per ekor.
Untuk melindungi kepentingan peternak UMKM (rakyat), setiap perusahaan pembibit juga harus memprioritaskan distribusi DOC FS untuk eksternal farm 50% dari produksinya dengan harga terjangkau sesuai harga acuan Permendag yaitu Rp5.500-Rp6.000 per ekor.
Ada pun upaya permanen yang dilakukan Ditjen PKH Kementan dalam melakukan stabilisasi perunggasan nasional. Misalnya, pengaturan supply dan demand untuk permudah mampu telusur (traceable), jadi pembibit GPS dan pembibit PS wajib teregistrasi di Ditjen PKH. Sedangkan, bagi peternak dan pelaku usaha pembudidaya FS komersial wajib teregistrasi di dinas kabupaten/kota.
Pembibit GPS juga wajib menyediakan DOC PS dengan porsi minimal 20% dari produksi dengan harga terjangkau sesuai permendag dan SNI. Diharapkan, pembibit GPS dan PS wajib menerapkan good breeding practices (GBP).
Kemudian, untuk memberikan perlindungan terhadap peternak skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembibit PS wajib menyediakan DOC FS dengan porsi minimal 50% dari produksi dengan harga sesuai permendag dan kualitas sesuai SNI.
Lalu, pengaturan pemasukan GPS ayam ras dengan mensyaratkan kewajiban membangun infrastruktur hilir melalui kewajiban penguasaan RPHU dan rantai dingin. Dengan begitu, pembibit GPS berkewajiban menguasai RPHU dan rantai dingin (blast freezer, cold storage dan mobil berpendingin) sebesar produksi hasil turunan GPS-nya secara bertahap selama lima tahun.
Selain itu, adapun kewajiban-kewajiban yang akan diterapkan secara permanen untuk menjaga stabilitas perunggasan nasional. Seperti kewajiban menyerap livebird dan memotong livebird di RPHU oleh perusahaan pembibit GPS sebesar produksi FS hasil turunan GPS secara bertahap selama lima tahun.
Untuk melindungi kepentingan peternak UMKM (rakyat), setiap perusahaan pembibit juga harus memprioritaskan distribusi DOC FS untuk eksternal farm 50% dari produksinya dengan harga terjangkau sesuai harga acuan Permendag yaitu Rp5.500-Rp6.000 per ekor.
Ada pun upaya permanen yang dilakukan Ditjen PKH Kementan dalam melakukan stabilisasi perunggasan nasional. Misalnya, pengaturan supply dan demand untuk permudah mampu telusur (traceable), jadi pembibit GPS dan pembibit PS wajib teregistrasi di Ditjen PKH. Sedangkan, bagi peternak dan pelaku usaha pembudidaya FS komersial wajib teregistrasi di dinas kabupaten/kota.
Pembibit GPS juga wajib menyediakan DOC PS dengan porsi minimal 20% dari produksi dengan harga terjangkau sesuai permendag dan SNI. Diharapkan, pembibit GPS dan PS wajib menerapkan good breeding practices (GBP).
Kemudian, untuk memberikan perlindungan terhadap peternak skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembibit PS wajib menyediakan DOC FS dengan porsi minimal 50% dari produksi dengan harga sesuai permendag dan kualitas sesuai SNI.
Lalu, pengaturan pemasukan GPS ayam ras dengan mensyaratkan kewajiban membangun infrastruktur hilir melalui kewajiban penguasaan RPHU dan rantai dingin. Dengan begitu, pembibit GPS berkewajiban menguasai RPHU dan rantai dingin (blast freezer, cold storage dan mobil berpendingin) sebesar produksi hasil turunan GPS-nya secara bertahap selama lima tahun.
Selain itu, adapun kewajiban-kewajiban yang akan diterapkan secara permanen untuk menjaga stabilitas perunggasan nasional. Seperti kewajiban menyerap livebird dan memotong livebird di RPHU oleh perusahaan pembibit GPS sebesar produksi FS hasil turunan GPS secara bertahap selama lima tahun.
Lihat Juga :
