DPR Dukung Langkah PGN Sediakan Gas untuk Masyarakat Terpencil

JAKARTA - Komisi VII DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk . Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menghasilkan enam kesimpulan.

Salah satunya, mendukung PGN dalam penyediaan kebutuhan gas masyarakat. Terutama, di daera-daerah yang sulit akses. ( Baca juga:Pandemi Bikin Mandek Penurunan Angka Kemiskinan )

"Komisi VII DPR RI mendukung Direktur Utama PT PGN Tbk untuk memenuhi kebutuhan gas masyarakat khususnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau infrastruktur gas pipa dengan menggunakan CNG/LNG," ujar Eddy, Rabu (27/1/2021).

Komisi VII DPR RI juga sepakat dengan Direktur Utama PT PGN Tbk agar pengelolaan dan distribusi gas melalui pipa maupun nonpipa dilakukan secara terintegrasi oleh subholding gas agar tercipta efisiensi yang tinggi. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PGN Tbk untuk menginisiasi agar dilibatkan oleh Kementerian ESDM dalam penyusunan data supply demand gas sehingga tercipta sinkronisasi data gas bumi nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT PGN Tbk Suko Hartono mengatakan, volume penjualan gas pada 2021 diproyeksi meningkat 12% menjadi 912 british thermal unit per hari (BBTUD) dibandingkan tahun sebelumnya 815 BBTUD. Peningkatan tersebut seiring dengan adanya tambahan dari pelanggan existing dan penambahan pelanggan baru. ( Baca juga:Minat, Kemenristek/BRIN Alokasikan Dana Penelitian Terbesar untuk PTN-PTS )

"Permintaan gas diperkirakan akan terus naik. Di tahun 2022 naik menjadi 1.023 BBTUD, kemudian naik menjadi 1.255 BBTUD pada 2023, dan 1.340 BBTUD pada 2024. Proyeksi gas di 2021-2024 masih akan didominasi gas pipa," jelasnya.