Ekonomi RI Minus 2,07%, Efektivitas Penanganan Pandemi Dipertanyakan
Jum'at, 05 Februari 2021 - 12:13 WIB
loading...
Ekonom Indef, Bhima Yudhistira. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke IV/2020 tercatat -2,19% (yoy) atau -2,07% full year 2020. Ekonom Indef Bhima Yudistira menilai ekonomi Indonesia yang anjlok dikarenakan kegagalan pemerintah dalam mengendalikan pandemi sehingga masyarakat masih menahan untuk berbelanja.
"Kelompok pengeluaran menengah dan atas berperan hingga 83% dari total konsumsi nasional," kata Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Jumat (5/2/2021).
(Baca juga: Ekonomi RI Minus 2,07% di 2020, Terparah Setelah Krismon 98 )
Untuk memulihkan permintaan kelompok ini kuncinya adalah penanganan pandemi. Menurutnya, hal ini yang tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah.
"Kebijakan New Normal yang dipaksakan terbukti blunder, di satu sisi ada dorongan agar masyarakat bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan, tapi PSBB jalan terus operasional berbagai jenis usaha dibatasi," katanya.
(Baca juga: Jelang Berakhirnya PPKM, Zona Merah di Jatim Tinggal Dua Daerah )
Lanjutnya, kebijakan abnormal yang maju-mundur membuat kepercayaan konsumen jadi turun. Meskipun ada vaksinasi yang mulai mengangkat optimisme pelaku usaha dan konsumen di akhir tahun 2020, tapi timbul pesimisme terkait jenis vaksin yang digunakan. Selain itu, ada masalah kecepatan distribusi vaksin yang butuh waktu tidak sebentar.
"Selain itu kembali diberlakukannya PPKM jilid I menggerus kepercayaan konsumen lebih dalam. Jadi optimisme pemulihan ekonomi yang lebih cepat dipangkas sendiri oleh kebijakan pemerintah," bebernya.
(Baca juga: Sariawan Menjadi Gejala COVID-19, Ini Penjelasan Dosen Unpad )
Lalu, imbuh dia, stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbukti kurang efektif karena ada perencanaan yang salah di awal pembentukan PEN. "Masalah utama adalah kurangnya suport pada sisi demand policy, yakni perlindungan sosial (Rp220,3 T) dan realisasi belanja kesehatan (Rp63,5 T) masih lebih kecil dibandingkan stimulus lain misalnya untuk pembiayaan korporasi (Rp60,7 T), insentif usaha (Rp56,1 T), sektoral K/L &Pemda (Rp66,5 T) dan insentif UMKM (Rp112 T)," tandasnya.
Idealnya pemerintah mendorong sisi permintaan (demand side policy) dibanding fokus pada sisi penawaran (supply side policy). "Jika permintaan belum terdorong dengan belanja pemerintah, maka percuma memberikan banyak keringanan," cetusnya.
"Kelompok pengeluaran menengah dan atas berperan hingga 83% dari total konsumsi nasional," kata Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Jumat (5/2/2021).
(Baca juga: Ekonomi RI Minus 2,07% di 2020, Terparah Setelah Krismon 98 )
Untuk memulihkan permintaan kelompok ini kuncinya adalah penanganan pandemi. Menurutnya, hal ini yang tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah.
"Kebijakan New Normal yang dipaksakan terbukti blunder, di satu sisi ada dorongan agar masyarakat bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan, tapi PSBB jalan terus operasional berbagai jenis usaha dibatasi," katanya.
(Baca juga: Jelang Berakhirnya PPKM, Zona Merah di Jatim Tinggal Dua Daerah )
Lanjutnya, kebijakan abnormal yang maju-mundur membuat kepercayaan konsumen jadi turun. Meskipun ada vaksinasi yang mulai mengangkat optimisme pelaku usaha dan konsumen di akhir tahun 2020, tapi timbul pesimisme terkait jenis vaksin yang digunakan. Selain itu, ada masalah kecepatan distribusi vaksin yang butuh waktu tidak sebentar.
"Selain itu kembali diberlakukannya PPKM jilid I menggerus kepercayaan konsumen lebih dalam. Jadi optimisme pemulihan ekonomi yang lebih cepat dipangkas sendiri oleh kebijakan pemerintah," bebernya.
(Baca juga: Sariawan Menjadi Gejala COVID-19, Ini Penjelasan Dosen Unpad )
Lalu, imbuh dia, stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbukti kurang efektif karena ada perencanaan yang salah di awal pembentukan PEN. "Masalah utama adalah kurangnya suport pada sisi demand policy, yakni perlindungan sosial (Rp220,3 T) dan realisasi belanja kesehatan (Rp63,5 T) masih lebih kecil dibandingkan stimulus lain misalnya untuk pembiayaan korporasi (Rp60,7 T), insentif usaha (Rp56,1 T), sektoral K/L &Pemda (Rp66,5 T) dan insentif UMKM (Rp112 T)," tandasnya.
Idealnya pemerintah mendorong sisi permintaan (demand side policy) dibanding fokus pada sisi penawaran (supply side policy). "Jika permintaan belum terdorong dengan belanja pemerintah, maka percuma memberikan banyak keringanan," cetusnya.
(ind)
Lihat Juga :
