Stafsus Sri Mulyani Bantah Ada Anggaran untuk Influencer
Sabtu, 13 Februari 2021 - 19:30 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Penggunaan influencer untuk mempromosikan program pemerintah kini menjadi isu yang beredar di sosial media. Anggaran influencer yang jumlahnya mencapai Rp90 miliar pun kini dibahas kembali diungkit dan muncul ke permukaan.
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah tidak menganggarkan dana untuk influencer secara spesifik di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena menurutnya, yang ada dan tertuang di APBN adalah Key Opinion Leader (KOL). "Kalau dibilang influencer ya enggak ada, adanya KOL," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/2/2021).
(Baca juga: Rawan Terpeleset jadi Buzzer, Pemerintah Disarankan Hapus Anggaran Influencer )
Menurut Yustinus, anggaran khusus untuk KOL ini diminta oleh banyak Kementerian dan Lembaga. Pengadaannya sendiri dilakukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing Kementerian dan Lembaga.
Oleh karena itu, saat ditanya mengenai detail anggaran untuk influencer dirinya tidak mengetahui secara rinci. Termasuk juga untuk mengetahui manfaat dan efektifitas dari penggunaan anggarannya.
"Mungkin (Rp90 miliar) sampai tahun 2018 atau 2019. Dan nomenklaturnya kan key opinion leader, pengadaan melalui LPSE oleh banyak kementerian," jelasnya.
(Baca juga: Istana Tegaskan Tak Punya Buzzer tapi Influencer, Ini Perbedaannya... )
Saat ditanya apakah tahun ini ada anggaran KOL yang disiapkan pemerintah, Yustinus juga mengakui tidak mengetahuinya. Karena menurutnya, yang memegang atau memiliki DIPA anggaran secara rinci dan detail adalah masing-masing Kementerian dan Lembaga. "Wah saya enggak tahu sedetail itu. Yang punya DIPA itu Kementerian Lembaga terkait," ucapnya.
Sementara itu, Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyebut key opinion leader memiliki kesamaan dengan influencer. Karena tujuannya adalah untuk mempromosikan program-program atau membela pemerintah ketika mendapat serangan kritik.
"Iya sama saja key opinion leader kan tujuannya buzzer program pemerintah. Untuk membela pemerintah khususnya ketika mendapat serangan dari kritik," jelasnya.
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah tidak menganggarkan dana untuk influencer secara spesifik di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena menurutnya, yang ada dan tertuang di APBN adalah Key Opinion Leader (KOL). "Kalau dibilang influencer ya enggak ada, adanya KOL," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/2/2021).
(Baca juga: Rawan Terpeleset jadi Buzzer, Pemerintah Disarankan Hapus Anggaran Influencer )
Menurut Yustinus, anggaran khusus untuk KOL ini diminta oleh banyak Kementerian dan Lembaga. Pengadaannya sendiri dilakukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing Kementerian dan Lembaga.
Oleh karena itu, saat ditanya mengenai detail anggaran untuk influencer dirinya tidak mengetahui secara rinci. Termasuk juga untuk mengetahui manfaat dan efektifitas dari penggunaan anggarannya.
"Mungkin (Rp90 miliar) sampai tahun 2018 atau 2019. Dan nomenklaturnya kan key opinion leader, pengadaan melalui LPSE oleh banyak kementerian," jelasnya.
(Baca juga: Istana Tegaskan Tak Punya Buzzer tapi Influencer, Ini Perbedaannya... )
Saat ditanya apakah tahun ini ada anggaran KOL yang disiapkan pemerintah, Yustinus juga mengakui tidak mengetahuinya. Karena menurutnya, yang memegang atau memiliki DIPA anggaran secara rinci dan detail adalah masing-masing Kementerian dan Lembaga. "Wah saya enggak tahu sedetail itu. Yang punya DIPA itu Kementerian Lembaga terkait," ucapnya.
Sementara itu, Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyebut key opinion leader memiliki kesamaan dengan influencer. Karena tujuannya adalah untuk mempromosikan program-program atau membela pemerintah ketika mendapat serangan kritik.
"Iya sama saja key opinion leader kan tujuannya buzzer program pemerintah. Untuk membela pemerintah khususnya ketika mendapat serangan dari kritik," jelasnya.
(ind)
Lihat Juga :
