Rawan Terpeleset jadi Buzzer, Pemerintah Disarankan Hapus Anggaran Influencer
Sabtu, 13 Februari 2021 - 14:04 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Dalam beberapa hari belakangan tengah ramai perbincangan tentang influencer dan buzzer yang digunakan pemerintah. Anggaran influencer yang tertuang dalam Key Opinion Leader (KOL) pun kini dibahas kembali oleh publik yang jumlahnya mencapai Rp90 Miliar.
Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah ada baiknya menghapus anggaran untuk influencer. Karena menurutnya, anggaran influencer ini terpleset menjadi buzzer yang sudah berkonotasi negatif.
“Anggaran influencer sebaiknya dihapus dari APBN. Selain rentan terpleset menjadi buzzer yang konotasinya negatif juga buang-buang anggaran,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/2/2021).
(Baca juga: MUI Keluarkan Fatwa Buzzer, Ini Aktivitas yang Diharamkan )
Menurut Bhima, untuk sosialisasi program pemerintah bisa menggandeng atau melalui media resmi. Sebab secara pengawasan, promosi lewat media resmi juga jauh lebih mudah diawasi.
Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer boleh saja. Asalkan, berapa jumlah anggaran dan sumbernya bisa disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.
(Baca juga: Istana Tegaskan Tak Punya Buzzer tapi Influencer, Ini Perbedaannya... )
Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah ada baiknya menghapus anggaran untuk influencer. Karena menurutnya, anggaran influencer ini terpleset menjadi buzzer yang sudah berkonotasi negatif.
“Anggaran influencer sebaiknya dihapus dari APBN. Selain rentan terpleset menjadi buzzer yang konotasinya negatif juga buang-buang anggaran,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/2/2021).
(Baca juga: MUI Keluarkan Fatwa Buzzer, Ini Aktivitas yang Diharamkan )
Menurut Bhima, untuk sosialisasi program pemerintah bisa menggandeng atau melalui media resmi. Sebab secara pengawasan, promosi lewat media resmi juga jauh lebih mudah diawasi.
Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer boleh saja. Asalkan, berapa jumlah anggaran dan sumbernya bisa disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.
(Baca juga: Istana Tegaskan Tak Punya Buzzer tapi Influencer, Ini Perbedaannya... )
Lihat Juga :
