Rawan Terpeleset jadi Buzzer, Pemerintah Disarankan Hapus Anggaran Influencer

JAKARTA - Dalam beberapa hari belakangan tengah ramai perbincangan tentang influencer dan buzzer yang digunakan pemerintah. Anggaran influencer yang tertuang dalam Key Opinion Leader (KOL) pun kini dibahas kembali oleh publik yang jumlahnya mencapai Rp90 Miliar.

Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah ada baiknya menghapus anggaran untuk influencer. Karena menurutnya, anggaran influencer ini terpleset menjadi buzzer yang sudah berkonotasi negatif.

“Anggaran influencer sebaiknya dihapus dari APBN. Selain rentan terpleset menjadi buzzer yang konotasinya negatif juga buang-buang anggaran,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/2/2021).

( )

Menurut Bhima, untuk sosialisasi program pemerintah bisa menggandeng atau melalui media resmi. Sebab secara pengawasan, promosi lewat media resmi juga jauh lebih mudah diawasi.

Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer boleh saja. Asalkan, berapa jumlah anggaran dan sumbernya bisa disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.

( )

“Untuk sosialisasi kebijakan kan bisa gandeng media resmi yang pengawasannya mudah. Kalau pakai influencer apa bisa transparan ke publik karena ini kan uang pajak,” ucapnya.

Sebagai salah satu contohnya adalah program vaksinasi yang melibatkan banyak influencer. Menurutnya, selama transparansinya tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka anggaran tersebut ada baiknya dialihkan ke pos lain.

Apalagi, saat ini pemerintah tengah perang melawan pandemi covid-19 yang terjadi hampir satu tahun lamanya. Maka, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk kesehatan dan stimulus ekonomi.

( )

“Misalnya ada influencer dorong program vaksinasi, ya harus disebutkan dari mana anggarannya, kementerian apa. Selama transparansi nya tidak bisa dipertanggung jawabkan maka anggaran influencer bisa di relokasikan ke pos lain. Pemerintah kan sedang butuh dana untuk belanja kesehatan dan stimulus ekonomi,” jelasnya.