Rektor IPB: Eksis di Era Pandemi, Pertanian Harus Jadi Lokomotif Ekonomi

JAKARTA - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengapresiasi capaian sektor pertanian Kabinet Indonesia Maju, utamanya di masa pandemi Covid 19. Hal ini didasarkan pada fakta dan data bahwa pertanian merupakan sektor yang memberikan andil besar atau penopang perekonomian nasional.

"Sesuai data yang dirilis BPS, sektor pertanian pada kuartal IV-2020 pun tumbuh sebesar 2,59 persen secara year on year (yoy), dan subsektor pendukung utamanya adalah tanaman pangan sebesar 10,47 persen. Semoga kenaikan ini berlanjut hingga tahun 2021. Karena sektor teknis lainya anjlok, maka sektor pertanian menjadi penyelamat perburukan resesi ekonomi kuartal III," demikian diungkapkan Arif di Banda Aceh, saat memberi Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala, Sabtu 20 Februari 2021. ( Baca juga:Mau Daftar Kelas Internasional IPB University? Ini Kuota dan Cara Daftarnya )

Arif menekankan keberhasilan kebijakan dan program sektor pertanian tak hanya dilihat dari kontribusinya terhadap PDB, namun demikian diikuti juga dengan kinerja ekspor. Data BPS menyebutkan kinerja ekspor pertanian tahun 2020 mengalami kenaikan 15,78 persen dari tahun sebelumnya, yakni Rp390,16 triliun menjadi Rp451,77 triliun. Ini artinya pemerintah beserta pemangku kepentingan, khususnya petani, mampu menjaga sektor pertanian tetap eksis dalam menyelamatkan ekonomi nasional.

Arif juga membeberkan indeks ketahanan pangan Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan dataGlobal Food Security Index, indeks ketahanan pangan di Indonesia kurun waktu 2014-2019 mengalami kenaikan dan terus membaik. Pada tahun 2014 mencapai 46,5 indeks, tahun 2018 mencapai 54,8 indeks, dan 2019 mencapai 62,6 indeks sehingga Indonesia menduduki peringkat 62 dari 113 negara dunia atau peringkat 12 dari 23 negara Asia Pasifik.

Arif menegaskan bahwa indeks ketahanan pangan berbeda dengan indeks keberlanjutan pangan karena keduanya memiliki indikator yang berbeda. Indeks ketahanan pangan diukur dari 4 kelompok indikator, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta ketahanan sumberdaya alam. Sementara itu Indeks keberlanjutan pangan diukur dengan tiga kelompok indikator, yaitu penyusutan dan limbah pangan (food loss and waste), pertanian perkelanjutan, dan beban masalah gizi.

Kedua indeks tersebut diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), dan indeks yang terbaru adalah berasal dari data tahun 2019 dan 2018. Artinya kedua Indeks tersebut menggambarkan situasi pada tahun tersebut.

Lebih lanjut Arif menyebutkan terkait posisi Indonesia tahun 2018 yang lebih rendah dari Ethiopia itu adalah indeks keberlanjutan pangan dan bukan indeks ketahanan pangan. Sementara itu berdasarkan indeks ketahanan pangan untuk tahun yang sama, posisi Indonesia lebih tinggi dari Ethiopia, Filipina, Pakistan, dan sejumlah negara berkembang lainnya. ( Baca juga:Menparekraf Tinjau Objek-Objek Wisata di Danau Toba yang Akan Serap Tenaga Kerja )

Arif menyoroti perlunya memanfaatkan momentum pandemi ini untuk memperkuat kedaulatan pangan. Kebijakan ekonomi perlu difokuskan untuk memajukan pertanian agar pangan tercukupi, lapangan kerja makin terbuka, kemiskinan menurun, dan devisa meningkat. Artinya pertanian harus menjadi lokomotif ekonomi nasional dan sumber kemakmuran bangsa. Di sinilah diperlukan strategi baru Agro-maritim 4.0, sebagai bentuk respons terhadap perkembangan Revolusi Industri 4.0. Arif menegaskan perlunya percepatan transformasi menuju agromaritim 4.0.