Sri Mulyani: Indonesia Masih Membutuhkan Dukungan untuk Pemulihan
loading...
Sri Mulyani Indrawati dan Perry Warjiyo menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) yang pertama di bawah Presidensi Italia. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting / FMCBG) yang pertama di bawah Presidensi Italia.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pertemuan ini membahas ekonomi Global dan aksi kebijakan untuk pemulihan Transformatif dan Berkeadilan (Global Economy and Policy Actions for a Transformative and Equitable Recovery), dan Isu-Isu Sektor Keuangan (Financial Sector Issues).
“Ekonomi dunia termasuk Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk pemulihan. Di tahun 2021, Indonesia masih mengalokasikan belanja negara yang cukup besar untuk penanganan Covid-19. Di tengah kebutuhan belanja negara yang masih besar dan penerimaan negara yang terbatas, Indonesia secara perlahan juga akan berupaya melepaskan ketergantungan ekonomi pada dukungan fiskal dan moneter dengan melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat ekonomi ke depan,” ujar Menkeu di Jakarta, Senin (1/3/2021).
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi pentingnya pemulihan ekonomi yang kuat dan merata. Mereka menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global melalui pendekatan multilateralisme yang lebih kuat.
Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 diperkirakan akan membaik seiring telah dimulainya pelaksanaan vaknisasi, dan relaksasi pembatasan sosial di berbagai negara. Namun, proyeksi pemulihan ekonomi masih menghadapi ketidakpastian dan belum merata di seluruh negara.
Belajar dari pengalaman krisis di masa lalu, G20 menekankan pentingnya menghindari pengurangan stimulus yang terlalu dini agar proses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmennya dalam membantu negara-negara miskin (low income countries), yang menghadapi peningkatan beban utang akibat pandemi melalui restrukturisasi utang dalam kerangka Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dan G20 Common Framework on Debt Treatment.
Selain itu, G20 akan melakukan eksplorasi formulasi a Special Drawing Rights (SDRs) General Allocation dalam rangka mendukung pembiayaan global jangka panjang, dan kebutuhan devisa bagi negara-negara yang paling membutuhkan.
Terkait perpajakan internasional, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi urgensi reformasi sistem perpajakan, yang dapat merespon tantangan globalisasi dan digitalisasi terhadap perekonomian. G20 mendorong tercapainya a global and consensus-based solution pada pertengahan tahun 2021 ini.
Selain itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga menegaskan kembali komitmen untuk melakukan kerja sama multilateral terkait isu perubahan iklim dan risiko lingkungan. Hal ini dilihat sebagai salah satu aspek penting dari strategi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan merata (sustainable, inclusive, and equaitable).
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pertemuan ini membahas ekonomi Global dan aksi kebijakan untuk pemulihan Transformatif dan Berkeadilan (Global Economy and Policy Actions for a Transformative and Equitable Recovery), dan Isu-Isu Sektor Keuangan (Financial Sector Issues).
“Ekonomi dunia termasuk Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk pemulihan. Di tahun 2021, Indonesia masih mengalokasikan belanja negara yang cukup besar untuk penanganan Covid-19. Di tengah kebutuhan belanja negara yang masih besar dan penerimaan negara yang terbatas, Indonesia secara perlahan juga akan berupaya melepaskan ketergantungan ekonomi pada dukungan fiskal dan moneter dengan melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat ekonomi ke depan,” ujar Menkeu di Jakarta, Senin (1/3/2021).
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi pentingnya pemulihan ekonomi yang kuat dan merata. Mereka menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global melalui pendekatan multilateralisme yang lebih kuat.
Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 diperkirakan akan membaik seiring telah dimulainya pelaksanaan vaknisasi, dan relaksasi pembatasan sosial di berbagai negara. Namun, proyeksi pemulihan ekonomi masih menghadapi ketidakpastian dan belum merata di seluruh negara.
Belajar dari pengalaman krisis di masa lalu, G20 menekankan pentingnya menghindari pengurangan stimulus yang terlalu dini agar proses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmennya dalam membantu negara-negara miskin (low income countries), yang menghadapi peningkatan beban utang akibat pandemi melalui restrukturisasi utang dalam kerangka Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dan G20 Common Framework on Debt Treatment.
Selain itu, G20 akan melakukan eksplorasi formulasi a Special Drawing Rights (SDRs) General Allocation dalam rangka mendukung pembiayaan global jangka panjang, dan kebutuhan devisa bagi negara-negara yang paling membutuhkan.
Terkait perpajakan internasional, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi urgensi reformasi sistem perpajakan, yang dapat merespon tantangan globalisasi dan digitalisasi terhadap perekonomian. G20 mendorong tercapainya a global and consensus-based solution pada pertengahan tahun 2021 ini.
Selain itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga menegaskan kembali komitmen untuk melakukan kerja sama multilateral terkait isu perubahan iklim dan risiko lingkungan. Hal ini dilihat sebagai salah satu aspek penting dari strategi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan merata (sustainable, inclusive, and equaitable).
Explore More