Misbakhun Ingatkan Menkeu Tak Seenaknya Ubah Postur APBN
Selasa, 19 Mei 2020 - 00:28 WIB
loading...
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) gagal membuat prediksi akurat tentang indikator ekonomi yang penting. Penilaian Misbakhun itu didasari pada kondisi riil tentang angka pertumbuhan ekonomi dan pelebaran angka defisit.
Legislator Partai Golkar itu mengatakan, Menkeu dalam rapat dengan DPR pada 30 April 2020 menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal I di kisaran 4,5%-4,7%.
"Ternyata pada 5 Mei 2020, Badan Pusat Statistik mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal I pada tingkat 2,97%," ujar Misbakhun melalui layanan pesan kepada wartawan, Senin (18/5/2020) malam.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu juga mengkritisi SMI yang baru saja mengoreksi besaran defisit APBN 2020. Misbakhun menjelaskan, Menkeu menyampaikan kepada Komisi XI DPR bahwa angka defisit dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dipatok pada angka 5,07% dari produk domestik bruto (PDB).
"Namun Bu Menkeu dalam jumpa pers secara virtual Senin sore mengumumkan ada pelebaran defisit APBN menjadi 6,27%. Jadi defisitnya melonjak dari Rp852,9 triliun menjadi sekitar Rp1.028,5 triliun," tutur Misbakhun.
Influencer bidang ekonomi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (TKN Jokowi-Ma’ruf) di Pilpres 2019 itu, mengaku sudah sejak jauh-jauh hari menduga akan ada pelebaran angka defisit dari 5,07% sebagai prakiraan awal.
Sebab, pemerintah memang harus menghadapi pandemi penyakit virus corona (Covid-19) yang berefek ke seluruh sektor perekonomian. Baca: Sri Mulyani Bersiap Defisit APBN 2020 Bisa Mencapai Rp1.028,5 Triliun
Namun, Misbakhun mengaku tak menyangka SMI mengoreksi besaran defisit menjadi 6,27%. Selain itu, wakil rakyat asal Pasuruan tersebut juga mengaku kaget karena Menkeu mengumumkan pelebaran angka defisit langsung ke media ketimbang menyampaikannya terlebih dahulu kepada DPR.
"Saya cukup kaget kenapa Bu Menkeu menyampaikan itu terlebih dahulu ke media dan bukan kepada kami di DPR. Saat Komisi XI rapat terakhir dengan Menkeu sebelum memasuki masa reses sudah disampaikan bahwa sangat terbuka untuk menggelar rapat di luar masa sidang karena ada agenda penting dan mendesak terkait APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional," sambung Misbakhun.
Oleh karena itu, Misbakhun menganggap Menkeu SMI gagal membuat prediksi yang tepat. "Perubahan besaran defisit ini menjadi bukti bahwa Menteri Keuangan gagal melakukan prediksi yang akurat soal indikator ekonomi yang penting," tegasnya.
Misbakhun pun mengingatkan Menkeu memanfaatkan dukungan politik DPR dalam merumuskan kebijakan.
"Jangan malah terkesan seenaknya membuat prediksi dan melakukan perubahan justru di saat postur angka-angka yang ada di APBN baru saja disusun," katanya.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, kredibilitas dan kemampuan seorang Menkeu juga ditentukan ketepatan dalam menyusun prediksi dalam APBN. Ia justru mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo akan menanggung efek dari kesalahan Menkeu dalam merumuskan kebijakan.
"Menteri itu menjalankan mandat presiden. Jangan sampai karena Menkeu tidak bisa menyusun angka-angka dengan baik dan sering mengubah postur APBN membuat Presiden Jokowi menerima banyak kritik," pungkasnya.
Legislator Partai Golkar itu mengatakan, Menkeu dalam rapat dengan DPR pada 30 April 2020 menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal I di kisaran 4,5%-4,7%.
"Ternyata pada 5 Mei 2020, Badan Pusat Statistik mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal I pada tingkat 2,97%," ujar Misbakhun melalui layanan pesan kepada wartawan, Senin (18/5/2020) malam.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu juga mengkritisi SMI yang baru saja mengoreksi besaran defisit APBN 2020. Misbakhun menjelaskan, Menkeu menyampaikan kepada Komisi XI DPR bahwa angka defisit dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dipatok pada angka 5,07% dari produk domestik bruto (PDB).
"Namun Bu Menkeu dalam jumpa pers secara virtual Senin sore mengumumkan ada pelebaran defisit APBN menjadi 6,27%. Jadi defisitnya melonjak dari Rp852,9 triliun menjadi sekitar Rp1.028,5 triliun," tutur Misbakhun.
Influencer bidang ekonomi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (TKN Jokowi-Ma’ruf) di Pilpres 2019 itu, mengaku sudah sejak jauh-jauh hari menduga akan ada pelebaran angka defisit dari 5,07% sebagai prakiraan awal.
Sebab, pemerintah memang harus menghadapi pandemi penyakit virus corona (Covid-19) yang berefek ke seluruh sektor perekonomian. Baca: Sri Mulyani Bersiap Defisit APBN 2020 Bisa Mencapai Rp1.028,5 Triliun
Namun, Misbakhun mengaku tak menyangka SMI mengoreksi besaran defisit menjadi 6,27%. Selain itu, wakil rakyat asal Pasuruan tersebut juga mengaku kaget karena Menkeu mengumumkan pelebaran angka defisit langsung ke media ketimbang menyampaikannya terlebih dahulu kepada DPR.
"Saya cukup kaget kenapa Bu Menkeu menyampaikan itu terlebih dahulu ke media dan bukan kepada kami di DPR. Saat Komisi XI rapat terakhir dengan Menkeu sebelum memasuki masa reses sudah disampaikan bahwa sangat terbuka untuk menggelar rapat di luar masa sidang karena ada agenda penting dan mendesak terkait APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional," sambung Misbakhun.
Oleh karena itu, Misbakhun menganggap Menkeu SMI gagal membuat prediksi yang tepat. "Perubahan besaran defisit ini menjadi bukti bahwa Menteri Keuangan gagal melakukan prediksi yang akurat soal indikator ekonomi yang penting," tegasnya.
Misbakhun pun mengingatkan Menkeu memanfaatkan dukungan politik DPR dalam merumuskan kebijakan.
"Jangan malah terkesan seenaknya membuat prediksi dan melakukan perubahan justru di saat postur angka-angka yang ada di APBN baru saja disusun," katanya.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, kredibilitas dan kemampuan seorang Menkeu juga ditentukan ketepatan dalam menyusun prediksi dalam APBN. Ia justru mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo akan menanggung efek dari kesalahan Menkeu dalam merumuskan kebijakan.
"Menteri itu menjalankan mandat presiden. Jangan sampai karena Menkeu tidak bisa menyusun angka-angka dengan baik dan sering mengubah postur APBN membuat Presiden Jokowi menerima banyak kritik," pungkasnya.
(bon)
Lihat Juga :
