Sri Mulyani Bersiap Defisit APBN 2020 Bisa Mencapai Rp1.028,5 Triliun
loading...
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan defisit APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2020 akan melebar hingga 6,27% dari PDB, akibat pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum usai. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan defisit APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2020 akan melebar hingga 6,27% dari PDB, akibat pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum usai. Angka ini tercatat melebar dari proyeksi sebelumnya dalam Perpres 54/2020 yang sebesar 5,07% dari PDB.
( )
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, tambahan anggaran pemulihan ekonomi di tengah pandemi membuat belanja negara kian membengkak. “APBN akan mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27%, dalam rangka menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bertahan dalam menghadapi tekanan COVID-19 dan diharapkan bisa pulih kembali,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (18/5/2020)
Dia merinci, pendapatan negara di tahun ini diperkiraan menurun menjadi Rp1.691,6 triliun. Penerimaan perpajakan juga diproyeksikan akan turun menjadi hanya Rp1.404,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun menjadi Rp286,6 triliun.
Sementara belanja negara tercatat semakin meningkat menjadi Rp2.720,1 triliun dari sebelumnya hanya Rp2.613,8 triliun. Dimana belanja pemerintah menjadi Rp1.959,4 triliun, namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun menjadi Rp760,7 triliun, dari sebelumnya Rp762,2 triliun. "Outlook dari APBN kita, diperkirakan akan menigkat defisitnya," katanya.
Sementara itu, belanja negara telah dialokasikan dalam penambahan stimulus fiskal demi pemulihan ekonomi nasional antara lain subsidi bunga UMKM sebesar Rp34,2 triliun, diskon tarif listrik menjadi Rp3,5 triliun, serta bantuan sosial (bansos) tunai dan sembako sampai akhir tahun ini menjadi Rp19,62 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pembiayaan berupa investasi sebesar Rp25,27 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Tak hanya itu, dana talangan untuk modal kerja kepada beberapa BUMN sebesar Rp32,65 triliun, dan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi pada tiga BUMN sebesar Rp94,23 triliun.
( )
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, tambahan anggaran pemulihan ekonomi di tengah pandemi membuat belanja negara kian membengkak. “APBN akan mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27%, dalam rangka menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bertahan dalam menghadapi tekanan COVID-19 dan diharapkan bisa pulih kembali,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (18/5/2020)
Dia merinci, pendapatan negara di tahun ini diperkiraan menurun menjadi Rp1.691,6 triliun. Penerimaan perpajakan juga diproyeksikan akan turun menjadi hanya Rp1.404,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun menjadi Rp286,6 triliun.
Sementara belanja negara tercatat semakin meningkat menjadi Rp2.720,1 triliun dari sebelumnya hanya Rp2.613,8 triliun. Dimana belanja pemerintah menjadi Rp1.959,4 triliun, namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun menjadi Rp760,7 triliun, dari sebelumnya Rp762,2 triliun. "Outlook dari APBN kita, diperkirakan akan menigkat defisitnya," katanya.
Sementara itu, belanja negara telah dialokasikan dalam penambahan stimulus fiskal demi pemulihan ekonomi nasional antara lain subsidi bunga UMKM sebesar Rp34,2 triliun, diskon tarif listrik menjadi Rp3,5 triliun, serta bantuan sosial (bansos) tunai dan sembako sampai akhir tahun ini menjadi Rp19,62 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pembiayaan berupa investasi sebesar Rp25,27 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Tak hanya itu, dana talangan untuk modal kerja kepada beberapa BUMN sebesar Rp32,65 triliun, dan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi pada tiga BUMN sebesar Rp94,23 triliun.
(akr)
Explore More