Samudera Indonesia Dukung Riset Inovasi Kapal Mini LNG
Selasa, 09 Maret 2021 - 10:50 WIB
loading...
Penandatanganan MoU antara PT Samudera Indonesia Tbk, BPPT dan ITS mengenai riset inovasi kapal mini LNG di di kantor Pusat BPPT, Senin (8/3/2021). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - PT Samudera Indonesia Tbk bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mendukung riset inovasi kapal mini LNG. Harapannya, dengan inovasi ini biaya logistik untuk pengangkutan LNG bisa lebih kompetitif dan terjangkau secara ekonomi.
Penandatanganan MoU dilakukan pada Senin (8/3) di kantor Pusat BPPT oleh Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M Mulia. Dalam sambutannya, Bani mengatakan bahwa kapal ini akan menjadi solusi untuk kondisi logistik di Indonesia.
Baca Juga: Tak Kompetitif, Pemerintah Ingin Biaya Logistik Ditekan Jadi 17% PDB
"Selain menjadi karya anak bangsa, kapal ini tentu akan menjadi solusi yang tepat untuk kondisi logistik di Indonesia dan dapat diimplementasikan dengan cepat tanpa menunggu pembangunan infrastruktur lain seperti pelabuhan, dermaga, dan storage," ungkap Bani dalam keterangan tertulis, Selasa (9/3/2021).
Fokus utama pembangunan kapal ini menurutnya adalah tercapainya biaya distribusi yang kompetitif dan terjangkau. Dengan demikian, pada akhirnya energi alternatif seperti LNG dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di pelosok Indonesia.
Dia menambahkan, Indonesia dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan memberikan tantangan logistik yang cukup sulit. Meskipun Indonesia kaya dengan sumber daya alam, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan alat angkut yang sesuai. Dengan bentuk negara kepulauan, biaya logistik menjadi hal yang tidak murah.
Baca Juga: Viral Borong Mobil Baru, Kini Miliarder Baru di Desa Sumurgeneng Menutup Diri
Berbekal pengalaman Samudera Indonesia lebih dari 65 tahun di dunia pelayaran, Samudera Indonesia akan memberikan dukungan dalam menetapkan standar kompetensi kru dan awak kapal, menyiapkan standard operational procedure pengoperasian kapal secara komersial dan sesuai standar kesehatan dan keamanan, serta menyiapkan modul pemeliharaan dan pengelolaan kapal.
Saat ini desain prototype kapal sedang dalam proses penyelesaian persetujuan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan dan supervisi adalah 16 bulan dan terakhir akan melalui tahapan operasional dan implementasi.
Penandatanganan MoU dilakukan pada Senin (8/3) di kantor Pusat BPPT oleh Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M Mulia. Dalam sambutannya, Bani mengatakan bahwa kapal ini akan menjadi solusi untuk kondisi logistik di Indonesia.
Baca Juga: Tak Kompetitif, Pemerintah Ingin Biaya Logistik Ditekan Jadi 17% PDB
"Selain menjadi karya anak bangsa, kapal ini tentu akan menjadi solusi yang tepat untuk kondisi logistik di Indonesia dan dapat diimplementasikan dengan cepat tanpa menunggu pembangunan infrastruktur lain seperti pelabuhan, dermaga, dan storage," ungkap Bani dalam keterangan tertulis, Selasa (9/3/2021).
Fokus utama pembangunan kapal ini menurutnya adalah tercapainya biaya distribusi yang kompetitif dan terjangkau. Dengan demikian, pada akhirnya energi alternatif seperti LNG dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di pelosok Indonesia.
Dia menambahkan, Indonesia dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan memberikan tantangan logistik yang cukup sulit. Meskipun Indonesia kaya dengan sumber daya alam, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan alat angkut yang sesuai. Dengan bentuk negara kepulauan, biaya logistik menjadi hal yang tidak murah.
Baca Juga: Viral Borong Mobil Baru, Kini Miliarder Baru di Desa Sumurgeneng Menutup Diri
Berbekal pengalaman Samudera Indonesia lebih dari 65 tahun di dunia pelayaran, Samudera Indonesia akan memberikan dukungan dalam menetapkan standar kompetensi kru dan awak kapal, menyiapkan standard operational procedure pengoperasian kapal secara komersial dan sesuai standar kesehatan dan keamanan, serta menyiapkan modul pemeliharaan dan pengelolaan kapal.
Saat ini desain prototype kapal sedang dalam proses penyelesaian persetujuan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan dan supervisi adalah 16 bulan dan terakhir akan melalui tahapan operasional dan implementasi.
(fai)
Lihat Juga :
