Tak Kompetitif, Pemerintah Ingin Biaya Logistik Ditekan Jadi 17% PDB
loading...
Biaya logistik nasional yang relatif tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya diupayakan turun menjadi 17% PDB. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya menekan biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sebesar 17% dari sebelumnya 23,5%. Itu akan direalisasikan melalui penerapan reformasi sistem logistik nasional.
(Baca Juga: Efisiensi Logistik, Pelaku Bisnis Multimoda Harus Berkolaborasi)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, biaya Logistik Indonesia saat ini lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, yakni 23,5% terhadap PDB.
"Biaya logistik kita dibandingkan negara ASEAN ini lebih tinggi. Ini menyebabkan perekonomian Indonesia masih perlu terus memperbaiki kompetisinya. Kita akan menurunkan dari 23,5% menjadi 17%," ujar Sri Mulyani, Kamis (24/9/2020).
Dia melanjutkan, penurun biaya logistik 5% hingga 6% ini akan dikontribuksikan dari proses hulu dan hilir, terutama dalam menghubungkan sektor-sektor transportasi sehingga akan memudahkan pelaku usaha. "Kita harapkan penurunan biaya logistik ini meningkat daya kompetitisi," tandasnya.
(Baca Juga: Rela Pendapatan Berkurang, Pengusaha Logistik Desak Pilkada Ditunda)
Sri Mulyani menambahkan, National Single Window belum membangun ekosistem yang memudahkan transaksi di antara pengusaha. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pula ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE). "Jadi kita ingin sistem logistik ini bisa lebih ringan. Jadi agar ada kemudahan dan kejelasan dari seluruh proses," jelasnya.
(Baca Juga: Efisiensi Logistik, Pelaku Bisnis Multimoda Harus Berkolaborasi)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, biaya Logistik Indonesia saat ini lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, yakni 23,5% terhadap PDB.
"Biaya logistik kita dibandingkan negara ASEAN ini lebih tinggi. Ini menyebabkan perekonomian Indonesia masih perlu terus memperbaiki kompetisinya. Kita akan menurunkan dari 23,5% menjadi 17%," ujar Sri Mulyani, Kamis (24/9/2020).
Dia melanjutkan, penurun biaya logistik 5% hingga 6% ini akan dikontribuksikan dari proses hulu dan hilir, terutama dalam menghubungkan sektor-sektor transportasi sehingga akan memudahkan pelaku usaha. "Kita harapkan penurunan biaya logistik ini meningkat daya kompetitisi," tandasnya.
(Baca Juga: Rela Pendapatan Berkurang, Pengusaha Logistik Desak Pilkada Ditunda)
Sri Mulyani menambahkan, National Single Window belum membangun ekosistem yang memudahkan transaksi di antara pengusaha. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pula ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE). "Jadi kita ingin sistem logistik ini bisa lebih ringan. Jadi agar ada kemudahan dan kejelasan dari seluruh proses," jelasnya.
(fai)
Explore More