Perdagangan Produk Halal, Wapres: Kalau Betul-Betul Dicatat, Kita Justru Nomor Satu

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong agar Indonesia bisa menjadi pusat dari industri halal dunia. Mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, salah satu yang perlu digenjot adalah produk makanan dan minuman halal Indonesia. Sebab, berdasarkan laporan Global Islamic Economy 2020, produk makanan minuman halal Indonesia baru menempati peringkat keempat. ( Baca juga: Ma'ruf Amin: Diperlukan Ikhtiar Ruhaniah untuk Menghadapi Pandemi Corona )

Menurut Ma’ruf, salah satu penyebabnya adalah pencatatan nilai perdagangan produk halal Indonesia belum optimal. Untuk itu, pembenahan pencatatan tersebut harus diprioritaskan.

“Saya minta bantuan, teknis pencatatannya bagaimana, siapa yang harus melakukan itu. Padahal kalau betul-betul dicatat, kita justru nomor satu. Saya minta, Bapak Bambang (Staf Khusus Wakil Presiden) dibuat satu diskusi khusus dengan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) merapatkan soal pencatatan (data ekspor produk halal),” ujarnya dalam keteranganya, Jumat (19/3/2021).

Wapres menambahkan, dirinya mendapatkan masukan dari beberapa pengusaha untuk mendongkrak angka ekspor produk halal. Salah satunya adalah meminta perubahan mekanisme pendataan produk halal.

Misalnya dengan menambahkan kolom halal dalam pemberitahuan ekspor barang (PEB) Bea Cukai. Dengan demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) bisa mengklasifikasikan produk-produk ekspor tersebut berdasarkan halal dan nonhalal.

“Kalau di dalam form PEB itu ada kolom halal dan nonhalal, langsung tercatat bahwa berapa banyak produk halal kita yang diekspor, dan mau tak mau itu juga akan tercatat di Global Islamic Economy,” jelasnya.

Wapres juga mengaku akan dengan senang hati menerima masukan dari pengusaha demi terwujudnya target Indonesia menjadi produsen halal dunia. Masukan-masukan ini juga jangan sampai menghambat upaya-upaya percepatan yang sudah ada. ( Baca juga: WHO Duga Provinsi Yunnan di China Jadi Biang Malapetaka COVID-19 )

“Di birokrasi sudah terbangun semangatnya. Saya senang sekali jika industri dan pengusaha sendiri juga punya semangat. Ide-ide apa saja apa dan siapa yang harus melakukan bisa dilaporkan ke Sekretariat Wakil Presiden untuk dihimpun dan ditindaklanjuti. Jangan sampai ada hambatan,” kata Wapres.