Gubernur BI: Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Meluncur Pekan Ini
Senin, 05 April 2021 - 09:44 WIB
loading...
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menerangkan, pekan ini kami targetkan akan meluncurkan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah dan banyak sinergi lainnya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 dengan mengangkat tema besar Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Dia optimistis dengan sinergi dan percepatan digitalisasi perekonomian nasional akan dapat menumbuhkan volume transaksi digital.
Baca Juga: Dorong Transaksi Digital, Bank Indonesia-Pemkab Tuban Bentuk TP2DD
Diprediksi transaksi e-commerce akan tumbuh dari Rp253 Triliun pada 2020 menjadi Rp337 Triliun pada 2021 atau naik 33%, lalu uang elektronik naik dari Rp201 Triliun di 2020 menjadi Rp266 Triliun di 2021 atau tumbuh 32%. Sementara digital banking naik 19% dari Rp27 ribu triliun pada 2020 menjadi Rp32,2 ribu Triliun di 2021.
"Pekan ini kami targetkan akan meluncurkan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah dan banyak sinergi lainnya. Semua ini dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian karena melibatkan banyak Kementerian lembaga dan berbagai industri," ujar Perry saat membuka FEKDI 2021 secara live streaming di Jakarta.
FEKDI digelar demi meningkatkan penguatan sinergi antara Kementerian/Lembaga, Otoritas dan pelaku industri di bidang ekonomi dan keuangan digital (EKD), mendorong pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi serta meningkatkan pemahaman bagi masyarakat, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dia menjelaskan, revolusi digital dalam satu dasawarsa terakhir telah mentransformasi secara singkat perilaku transaksi agen ekonomi. Perubahan ini pun semakin terakselerasi sebagai dampak penerapan batasan sosial akibat pandemi Covid-19.
Pola konsumsi juga bergeser ke belanja dalam platform digital dan menuntut metode pembayaran yang serba mobile, cepat, dan pada saat yang sama tetap aman.
"Hubungan industrial antar pelaku beralih ke pola yang semakin modular dan melahirkan model bisnis baru. Platform digital berdimensi global semakin memudarkan sekat-sekat yurisdiksi (borderless) dan mengurangi kedaulatan ekonomi nasional," katanya.
Inovasi teknologi merupakan solusi agnostik yang dapat mengintegrasikan layanan keuangan dengan fleksibilitas dan kenyamanan. Jangkauan akses ke dunia keuangan pun semakin universal tanpa memandang batasan gender, usia, maupun hambatan geografis.
Pada gilirannya, digitalisasi dapat membuka lebar pintu peluang inklusi ekonomi dan keuangan bagi seluruh masyarakat, termasuk segmen masyarakat unbanked dan UMKM di Indonesia yang hingga kini masih mencapai 51%.
Baca Juga: Dahsyat! Transaksi Digital Indonesia Diperkirakan Capai Rp1.736 Triliun di 2025
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah dan regulator perlu proaktif mendorong pengembangan dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital serta mendorong inovasi dan teknologi karena mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inklusivitas sekaligus mempercepat upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Namun demikian, di sisi lain pemerintah dan regulator juga perlu waspada akan tantangan dan risiko yang mengiringi kehadiran inovasi dan perkembangan teknologi tersebut. "Untuk itu, pendekatan yang berimbang (striking the right balance) antara mendorong inovasi dan memitigasi risiko perlu dilakukan dengan seksama dan dalam takaran yang tepat," jelasnya.
Baca Juga: Dorong Transaksi Digital, Bank Indonesia-Pemkab Tuban Bentuk TP2DD
Diprediksi transaksi e-commerce akan tumbuh dari Rp253 Triliun pada 2020 menjadi Rp337 Triliun pada 2021 atau naik 33%, lalu uang elektronik naik dari Rp201 Triliun di 2020 menjadi Rp266 Triliun di 2021 atau tumbuh 32%. Sementara digital banking naik 19% dari Rp27 ribu triliun pada 2020 menjadi Rp32,2 ribu Triliun di 2021.
"Pekan ini kami targetkan akan meluncurkan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah dan banyak sinergi lainnya. Semua ini dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian karena melibatkan banyak Kementerian lembaga dan berbagai industri," ujar Perry saat membuka FEKDI 2021 secara live streaming di Jakarta.
FEKDI digelar demi meningkatkan penguatan sinergi antara Kementerian/Lembaga, Otoritas dan pelaku industri di bidang ekonomi dan keuangan digital (EKD), mendorong pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi serta meningkatkan pemahaman bagi masyarakat, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dia menjelaskan, revolusi digital dalam satu dasawarsa terakhir telah mentransformasi secara singkat perilaku transaksi agen ekonomi. Perubahan ini pun semakin terakselerasi sebagai dampak penerapan batasan sosial akibat pandemi Covid-19.
Pola konsumsi juga bergeser ke belanja dalam platform digital dan menuntut metode pembayaran yang serba mobile, cepat, dan pada saat yang sama tetap aman.
"Hubungan industrial antar pelaku beralih ke pola yang semakin modular dan melahirkan model bisnis baru. Platform digital berdimensi global semakin memudarkan sekat-sekat yurisdiksi (borderless) dan mengurangi kedaulatan ekonomi nasional," katanya.
Inovasi teknologi merupakan solusi agnostik yang dapat mengintegrasikan layanan keuangan dengan fleksibilitas dan kenyamanan. Jangkauan akses ke dunia keuangan pun semakin universal tanpa memandang batasan gender, usia, maupun hambatan geografis.
Pada gilirannya, digitalisasi dapat membuka lebar pintu peluang inklusi ekonomi dan keuangan bagi seluruh masyarakat, termasuk segmen masyarakat unbanked dan UMKM di Indonesia yang hingga kini masih mencapai 51%.
Baca Juga: Dahsyat! Transaksi Digital Indonesia Diperkirakan Capai Rp1.736 Triliun di 2025
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah dan regulator perlu proaktif mendorong pengembangan dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital serta mendorong inovasi dan teknologi karena mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inklusivitas sekaligus mempercepat upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Namun demikian, di sisi lain pemerintah dan regulator juga perlu waspada akan tantangan dan risiko yang mengiringi kehadiran inovasi dan perkembangan teknologi tersebut. "Untuk itu, pendekatan yang berimbang (striking the right balance) antara mendorong inovasi dan memitigasi risiko perlu dilakukan dengan seksama dan dalam takaran yang tepat," jelasnya.
(akr)
Lihat Juga :
