DPR Akan Koordinasi dengan BPOM Sikapi Masalah BPA

Sementara itu pemerhati permasalahan sosial kemasyarakatan, doktor sosiologi UI, Imron Rosadi mengatakan, sebenarnya fenomena yang dikhawatirkan itu sudah ada sejak lama. Itu terjadi tanpa pengawasan institusi yang punya otoritas , BPOM dan lemahnya kontrol sosial masyarakat karena motif-motif ekonomi, background pengetahuan yang awam, dan pola hidup sehat yang masih belum membudaya.

“Ini sebenarnya langkah terlambat dan akan temui jalan berliku dan tipu-tipu, karena labelisasi bisa diakali dan dibeli, bisa dimodifikasi dengan teknologi canggih. Yang terpenting itu bikin awardness campaign di tingkat lokal, bentuk kader-kader seperti model jumantik yang disupervisi dengan pendampingan dan dukungan capacity building dari pemerintah,” ujarnya.

Di saat yang sama Imron juga mengatakan bahwa DPR RI harus tampil sebagai lembaga pengawas kinerja BPOM, melalui kader dan simpatisan di level bawah melakukan pengawasan ketat berbasis komunitas. “Segera ajukan hak bertanya atau hak penyelidikan sebelum segalanya terlanjur dan merugikan masyarakat,” tegasnya.