Menko Airlangga Paparkan Peran Penting RI Dalam Pembangunan Berkelanjutan
Jum'at, 16 April 2021 - 19:49 WIB
loading...
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan peran nyata Indonesia dalam penerapan pembangunan berkelanjutan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan peran nyata Indonesia dalam penerapan pembangunan berkelanjutan saat memimpin forum dialog Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) selaku tuan rumah KTT Perubahan Iklim COP26.
Menko Airlangga mengatakan forum dialog FACT ini menjadi wadah kolaborasi bagi negara-negara produsen maupun konsumen dalam mempromosikan perdagangan komoditas dan pembangunan sembari menguatkan perlindungan terhadap lingkungan dan hutan.
Baca Juga : Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Peneliti: Kuncinya Ada, Tinggal Aksi Nyata
“Pertemuan perdana tingkat menteri ini memberi kita kesempatan untuk melakukan dialog terbuka antara negara-negara produsen dan konsumen dalam masalah keberlanjutan guna mempromosikan dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial serta perlindungan lingkungan,” ujar Menko Airlangga dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (16/4/2021).
Di tengah banyaknya kebijakan perdagangan yang restriktif dari negara-negara Eropa, lanjut dia, Indonesia bertekad untuk menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia akan memimpin dengan memberikan contoh (leading by example),” ujar Menko Airlangga.
Ia mengungkapkan Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret sebagai negara pertama yang mengimplementasikan Voluntary Partnership Agreement (VPA) on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) bersama Uni Eropa dan Inggris. Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Pada 2020 Indonesia juga telah berhasil menurunkan 91,84% kebakaran lahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kebakaran hutan di Indonesia tahun lalu 300 ribu hektare, sementara itu di Amerika Serikat 3,5 juta hektare, di Uni Eropa 400 ribu hektare, hutan Amazon 2,2 juta, dan 18,6 juta hektare di Australia pada periode yang sama.
Baca Juga : Cetak Rekor Baru Ekspor, Menko Airlangga: Pemulihan Ekonomi Nasional Sejalan dengan Global
Sementara itu, Menteri Pasifik dan Lingkungan Inggris, Lord Zac Goldsmith menyampaikan pentingnya membangun momentum dan meningkatkan kolaborasi menyusun peta jalan dan merumuskan aksi-aksi konkret untuk disepakati pada Sidang Perubahan Iklim COP26 di Glasgow.
Undangan dan tawaran Co-chairmanship Dialog FACT kepada Indonesia merefleksikan pengakuan Inggris terhadap komitmen kuat Indonesia dalam penanganan perlindungan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.
“Terdapat peluang bagi dunia untuk melakukan suatu pendekatan yang berkelanjutan antara pemanfaatan lahan dan produksi komoditas senilai USD4,5 triliun setiap tahun hingga 2030, seraya menjaga lingkungan,” ujar Lord Goldsmith.
Pertemuan awal pejabat negara setingkat Menteri (First Ministerial Roundtable) ini juga dihadiri COP 26 President Designate UK, The Right Honourable Alok Sharma MP, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Alue Dohong, serta para Menteri, Duta Besar dan Pejabat Tinggi negara lainnya dari 26 negara.
Menko Airlangga mengatakan forum dialog FACT ini menjadi wadah kolaborasi bagi negara-negara produsen maupun konsumen dalam mempromosikan perdagangan komoditas dan pembangunan sembari menguatkan perlindungan terhadap lingkungan dan hutan.
Baca Juga : Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Peneliti: Kuncinya Ada, Tinggal Aksi Nyata
“Pertemuan perdana tingkat menteri ini memberi kita kesempatan untuk melakukan dialog terbuka antara negara-negara produsen dan konsumen dalam masalah keberlanjutan guna mempromosikan dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial serta perlindungan lingkungan,” ujar Menko Airlangga dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (16/4/2021).
Di tengah banyaknya kebijakan perdagangan yang restriktif dari negara-negara Eropa, lanjut dia, Indonesia bertekad untuk menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia akan memimpin dengan memberikan contoh (leading by example),” ujar Menko Airlangga.
Ia mengungkapkan Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret sebagai negara pertama yang mengimplementasikan Voluntary Partnership Agreement (VPA) on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) bersama Uni Eropa dan Inggris. Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Pada 2020 Indonesia juga telah berhasil menurunkan 91,84% kebakaran lahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kebakaran hutan di Indonesia tahun lalu 300 ribu hektare, sementara itu di Amerika Serikat 3,5 juta hektare, di Uni Eropa 400 ribu hektare, hutan Amazon 2,2 juta, dan 18,6 juta hektare di Australia pada periode yang sama.
Baca Juga : Cetak Rekor Baru Ekspor, Menko Airlangga: Pemulihan Ekonomi Nasional Sejalan dengan Global
Sementara itu, Menteri Pasifik dan Lingkungan Inggris, Lord Zac Goldsmith menyampaikan pentingnya membangun momentum dan meningkatkan kolaborasi menyusun peta jalan dan merumuskan aksi-aksi konkret untuk disepakati pada Sidang Perubahan Iklim COP26 di Glasgow.
Undangan dan tawaran Co-chairmanship Dialog FACT kepada Indonesia merefleksikan pengakuan Inggris terhadap komitmen kuat Indonesia dalam penanganan perlindungan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.
“Terdapat peluang bagi dunia untuk melakukan suatu pendekatan yang berkelanjutan antara pemanfaatan lahan dan produksi komoditas senilai USD4,5 triliun setiap tahun hingga 2030, seraya menjaga lingkungan,” ujar Lord Goldsmith.
Pertemuan awal pejabat negara setingkat Menteri (First Ministerial Roundtable) ini juga dihadiri COP 26 President Designate UK, The Right Honourable Alok Sharma MP, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Alue Dohong, serta para Menteri, Duta Besar dan Pejabat Tinggi negara lainnya dari 26 negara.
(dar)
Lihat Juga :
