Harga Gas USD6 per MMBTU Tak Dievaluasi, Mata Rantai Bisnis Gas Bisa Mati Bareng-bareng

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur gas semakin mendesak dilakukan guna mendukung pemanfaatan gas bumi nasional. Namun demikan, guna mewujudkan hal tersebut perlu dukungan investasi karena sebagian besar cadangan dan produksi gas 85% berada di wilayah timur Indonesia.

"Kondisi itu berbanding terbalik karena 85% pengguna berada di wilayah barat. Sehingga mau tidak mau infrastruktur menjadi kunci dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional," ujar Direktur Eksekutif Refomainer Institute Komaidi Notonegoro dalam acara diskusi virtual, Jumat (16/4/2021).



Menurut dia mewujudkan pemanfaatan gas bumi dari Sabang-Merauke tidaklah mudah. Pasalnya membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebab itu, membutuhkan dukungan dari pemerintah. Seperti halnya distribusi gas tidak bisa dibawa begitu saja karena harus diubah dalam bentuk gas alam cair (Liquified Natural Gas/LNG).

Namun demikian, proses tersebut membutuhkan biaya tambahan sehingga harganya menjadi lebih mahal. Di samping itu, pengangkutan gas bumi juga bisa dilakukan dengan membangun pipa transmisi distribusi tentu tetap harus mempertimbangkan keekonomian proyek serta butuh komitmen dari pembeli gas yang melintas pipa tersebut. "Ini seperti investasi di jalan tol akan menghitung berapa yang lewat sampai investasi kembali, di gas juga begitu," tutur Komaidi.

Namun saat ini seluruh rantai bisnis gas sedang mengalami kesulitan, sebab adanya penetapan harga gas sebesar USD6 per MMBTU. Adapun kebijakan tersebut membuat keuntungan badan usaha tipis bahkan rugi sehingga sulit berinvestasi sehingga perlu di evaluasi. Pasalnya, jika tidak maka mata rantai bisnis gas bisa mati bersamaan. "Ini akar permasalahannya bukan hanya dialami PGN, tapi seluruh mata rantai bisnis gas. Saya rasa bisa mati bareng-bareng," tuturnya.



Hal senada juga dikatakan Mantan Dosen Univestistas Pertamina Dian Nurul Fitria. Ia beranggapan pembangunan infrastruktur gas belum massif padahal telah digadang-gadang pemerintah guna meningkatkan keandalan ketahanan energi nasional. "Memang situasi ini penting buat Indoensia karena kita pulau-pulau sehingga transmisi pipa gas sangat dibutuhhkan," pungkasnya.