Pasokan Minim, Kadin Desak Pemerintah Buka Keran Impor Gas Industri
Selasa, 07 Oktober 2025 - 17:27 WIB
loading...
Kadin Indonesia mendesak pemerintah membuka peluang bagi industri nasional untuk mengimpor gas bumi, guna mengatasi minimnya pasokan gas domestik. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia mendesak pemerintah membuka peluang bagi industri nasional untuk mengimpor gas bum i. Langkah ini dinilai penting guna mengatasi minimnya pasokan gas domestik yang saat ini baru memenuhi sekitar 60% dari kebutuhan industri.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Saleh Husin, dalam diskusi bertajuk “Keberlanjutan Gas Bumi untuk Industri Nasional: Sinergi Kebijakan, Pasokan, dan Daya Saing” di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Selain Saleh Husin, diskusi yang dipandu Aviliani ini menampilkan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Laode Sulaeman, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dan Direktur Utama PT. PNG Tbk, Arief Kurnia.
Baca Juga: Pengusaha Mamin Ingin Kepastian Pasokan Gas bagi Industri
Menurut Saleh, meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD7 per MMBTU untuk tujuh sektor industri melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024, kenyataannya pasokan yang diterima industri masih jauh dari kebutuhan.
“Kawan-kawan industri hanya mendapatkan sekitar 60% suplai gas HGBT,” ujar Saleh.
Padahal gas bumi merupakan komponen penting dalam proses produksi industri pengolahan, seperti pupuk, baja, semen, farmasi, keramik, tekstil, hingga makanan dan minuman. Kekurangan pasokan ini berpotensi menekan daya saing dan kapasitas produksi industri dalam negeri.
Kadin menilai, impor gas bisa menjadi solusi sementara hingga proyek eksplorasi gas nasional pada 2026–2028 mulai berproduksi. Dengan membuka akses impor, harga gas bagi industri dapat lebih kompetitif, kapasitas produksi meningkat, dan daya saing ekspor produk manufaktur Indonesia terjaga.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Saleh Husin, dalam diskusi bertajuk “Keberlanjutan Gas Bumi untuk Industri Nasional: Sinergi Kebijakan, Pasokan, dan Daya Saing” di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Selain Saleh Husin, diskusi yang dipandu Aviliani ini menampilkan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Laode Sulaeman, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dan Direktur Utama PT. PNG Tbk, Arief Kurnia.
Baca Juga: Pengusaha Mamin Ingin Kepastian Pasokan Gas bagi Industri
Menurut Saleh, meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD7 per MMBTU untuk tujuh sektor industri melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024, kenyataannya pasokan yang diterima industri masih jauh dari kebutuhan.
“Kawan-kawan industri hanya mendapatkan sekitar 60% suplai gas HGBT,” ujar Saleh.
Padahal gas bumi merupakan komponen penting dalam proses produksi industri pengolahan, seperti pupuk, baja, semen, farmasi, keramik, tekstil, hingga makanan dan minuman. Kekurangan pasokan ini berpotensi menekan daya saing dan kapasitas produksi industri dalam negeri.
Kadin menilai, impor gas bisa menjadi solusi sementara hingga proyek eksplorasi gas nasional pada 2026–2028 mulai berproduksi. Dengan membuka akses impor, harga gas bagi industri dapat lebih kompetitif, kapasitas produksi meningkat, dan daya saing ekspor produk manufaktur Indonesia terjaga.
Lihat Juga :
