Soroti Tata Kelola BUMN Asuransi, Kemenkeu Minta Jaga Kredibilitas

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti penugasan badan usaha milik negara (BUMN) dalam pengelolaan asuransi . Pasalnya perusahaan asuransi pelat merah kadang dihadapkan pada tantangan pengelolaan yang tidak cukup profesional yang kemudian berujung pada gagal bayar.

"Kalau kasus gagal bayar terjadi, itu merupakan hal yang tidak bisa diterima," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam IFG Progress Launching secara virtual, Jakarta, Rabu (28/4/2021).



"Orang terkaya di Indonesia" versi Sri Mulyani itu mengatakan, pemerintah melalui Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Holding BUMN perasuransian dan penjaminan, berharap bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan memperkokoh kredibilitas sektor asuransi.

"Sehingga nanti Pak Robertus Billitea (Direktur Utama IFG) dan timnya bisa memperbaiki pandangan masyarakat dengan mengembalikan kredibilitas BUMN yang bergerak di sektor asuransi," jelasnya.



Dia menambahkan, pasar asuransi jiwa dan kesehatan di Indonesia mengalami pertumbuhan kuat dan stabil. Namun karena tata kelola perusahaan asuransi BUMN yang sempat dinilai tidak baik, pasar tersebut akhirnya diisi oleh perusahaan asuransi multinasional.

"Itu menunjukkan pentingnya good governance. Saya berharap IFG ke depan jadi katalisator dalam penataan industri asuransi di Indonesia. Penting IFG jadi think tank dan memberi masukan bagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," tandasnya.