Impor Beras Batal, Jokowi: Tapi Hitung-hitungannya Harus Pasti
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan impor beras tidak akan dilakukan pemerintah, namun Ia memberikan beberapa catatan. Foto/Dok
A
A
A
MALANG - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) memastikan impor beras tidak akan dilakukan pemerintah apabila stok beras melimpah. Hal ini disampaikan Jokowi saat melakukan panen raya di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, pada Kamis (29/4/2021).
Menurut Presiden Jokowi, pihaknya bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Malang HM. Sanusi ingin memastikan ketersediaan beras dan produksi padi betul mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.
"Sehingga, kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padi yang dipanen. Kemudian muncul produksi menjadi beras, kepastian mengenai jumlah bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Oleh sebab itu kita tidak perlu yang namanya impor, tapi hitung-hitungannya harus pasti," ujar Joko Widodo, pada keterangannya di Kanigoro, Kabupaten Malang.
Dari hasil tinjauannya di persawahan di daerah Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Presiden Jokowi melihat potensi produksi padi yang begitu tinggi. Presiden Jokowi mendapati bahwa satu hektare yang ditanam dengan varietas IPP 3S, bisa menghasilkan padi gabah 12 ton.
"Hasil yang bagus sekali, dan akan saya tindak lanjuti dengan IPB agar bsia dikembangkan dalam jumlah besar lagi. Sehingga ketahanan pangan dan kedaulatan pangan kita bisa dipenuhi tanpa harus impor dari negara lain," tuturnya.
Pria kelahiran Solo ini juga berujar bahwa beberapa petani meminta akses sarana prasarana pertanian. Hal ini disampaikan para petani di Kabupaten Malang yang berdiskusi dengan Presiden Jokowi.
"Ada beberapa hal yang juga dibutuhkan oleh petani yang memang memerlukan proses, berkaitan dengan penggunaan alat-alat, sarana prasarana yang berkaitan dengan teknologi. Tadi diminta oleh para petani mengenai mesin panen, traktor, dan hal yang lain. Saya kira ini akan kita penuhi, karena sangat dibutuhkan oleh para petani," tukasnya.
Menurut Presiden Jokowi, pihaknya bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Malang HM. Sanusi ingin memastikan ketersediaan beras dan produksi padi betul mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.
"Sehingga, kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padi yang dipanen. Kemudian muncul produksi menjadi beras, kepastian mengenai jumlah bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Oleh sebab itu kita tidak perlu yang namanya impor, tapi hitung-hitungannya harus pasti," ujar Joko Widodo, pada keterangannya di Kanigoro, Kabupaten Malang.
Dari hasil tinjauannya di persawahan di daerah Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Presiden Jokowi melihat potensi produksi padi yang begitu tinggi. Presiden Jokowi mendapati bahwa satu hektare yang ditanam dengan varietas IPP 3S, bisa menghasilkan padi gabah 12 ton.
"Hasil yang bagus sekali, dan akan saya tindak lanjuti dengan IPB agar bsia dikembangkan dalam jumlah besar lagi. Sehingga ketahanan pangan dan kedaulatan pangan kita bisa dipenuhi tanpa harus impor dari negara lain," tuturnya.
Pria kelahiran Solo ini juga berujar bahwa beberapa petani meminta akses sarana prasarana pertanian. Hal ini disampaikan para petani di Kabupaten Malang yang berdiskusi dengan Presiden Jokowi.
"Ada beberapa hal yang juga dibutuhkan oleh petani yang memang memerlukan proses, berkaitan dengan penggunaan alat-alat, sarana prasarana yang berkaitan dengan teknologi. Tadi diminta oleh para petani mengenai mesin panen, traktor, dan hal yang lain. Saya kira ini akan kita penuhi, karena sangat dibutuhkan oleh para petani," tukasnya.
(akr)
Explore More