Buntut Kasus Rapid Antigen Bekas, DPR Minta Manajemen Kimia Farma Diagnostika Dirombak

JAKARTA - Kasus penggunaan rapid test antigen bekas di Bandara Kualanamu memicu kemarahan para penyelenggara negara. Kasus itu dinilai di luar batas toleransi dan mengundang kemarahan publik.

Kendati pihak aparat penegak hukum tengah melakukan investigasi, Anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim Bafagih meminta manajemen PT Kimia Farma melalui anak usahanya PT Kimia Farma Diagnostika bertanggung jawab penuh.



"Ini masalah besar, dalam situasi publik yang penuh kegamangan akibat pandemi, tindakan mencari untung dengan memanfaatkan situasi tersebut adalah tindakan kriminal dan tak bermoral," ujar Abdul kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (29/4/2021).

Dia menilai, kejadian tersebut merupakan tindakan yang disengaja serta dilakukan lebih dari satu orang. Artinya, ada upaya kerja sama yang melibatkan lebih dari satu pihak. Dengan begitu, menurutnya ada kesalahan dalam manajemen perusahaan, terutama dari sisi monitoring atau pengawasan internalnya.

karena itu, Abdul Hakim tak segan meminta Menteri BUMN Erick Thohir merombak direksi perseroan karena dinilai telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

"Oknum harus tetap diproses baik dalam konteks perbuatan kriminal atau pun pelanggaran SOP perusahaan. Akan tetapi, yang lebih penting adalah perombakan manajemen. Kasus ini telah membuktikan bahwa manajemen PT Kimia Farma Diagnostika tidak bekerja secara profesional dan bertanggung jawab," katanya.

Selain Kimia Farma Diagnostika, PT Angkasa Pura juga dinilai bertanggung jawab atas kasus tersebut. Sebab, pengadaan Rapid Antigen merupakan bentuk kerja sama antara perseroan dengan PT Angkasa Pura. Dia menyarankan agar kerja sama tersebut dievaluasi karena tidak menutup kemungkinan kasus serupa terjadi di bandara lain.



"Evaluasi dan perombakan manajemen menjadi penting karena kasus tersebut telah merusak brand image BUMN dalam industri jasa pelayanan publik di bidang kesehatan," cetusnya.

PT Kimia Farma dan PT angkasa pura telah menjadi elemen penting dalam upaya mengurangi dampak pandemi covid-19. Selama ini mobilitas masyarakat dan penyebaran virusnya dapat terkendali dengan adanya proses skrining di beberapa gerbang pintu masuk.

Karenanya, tegas Bafaqih, upaya mengembalikan nama baik kedua BUMN itu harus cepat dilakukan mengingat perjalanan menghadapi pandemi ini masih panjang.