Mengingatkan Kembali Ancaman Impor Baja Murah China
Sabtu, 01 Mei 2021 - 13:42 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Bima, terkait penggunaan baja impor, cara membatasi bisa dimulai dari proyek konstruksi pemerintah pusat maupun daerah. Porsi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) harus diperbesar.
“Cara ini efektif untuk mendorong produsen lokal masuk ke pengadaan barang jasa proyek pemerintah. Misalnya di sektor konstruksi perumahan bisa didorong porsi lokal baja lapis aluminium seng. Atau bisa juga di proyek BUMN,” terang Bima.
Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengatakan, banjir baja impor murah, terutama asal China dapat mengancam industri baja nasional. Sebab, menurutnya hal itu akan berdampak pada nasib ribuan karyawan yang dapat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemerintah, masih kata Achmad Baidowi, harus bertindak memberi perlindungan bagi industri baja nasional, sekaligus menyelamatkan puluhan ribu karyawannya.
"Ini yang harus diperhatikan pemerintah, karena tenaga kerja di industri baja nasional tidak sedikit. Jangan sampai mereka mati di lumbung sendiri," ujar Achmad Baidowi.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian bersama Perdagangan harus melindungi produksi baja nasional dan juga turunannya. Sebab Baidowi menilai, jika banjir impor baja murah asal China terus terjadi, maka akan memunculkan efek domino cukup besar.
Tidak hanya ancaman PHK masal, tambahnya, lebih dari itu, juga membuat roda perekonomian semakin terpuruk. "Proteksi tersebut menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan pemerintah, baik dalam hal penerapan antidumping maupun safeguard. Tentu saja, dengan memperhatikan ketentuan global WTO," ujarnya.
“Cara ini efektif untuk mendorong produsen lokal masuk ke pengadaan barang jasa proyek pemerintah. Misalnya di sektor konstruksi perumahan bisa didorong porsi lokal baja lapis aluminium seng. Atau bisa juga di proyek BUMN,” terang Bima.
Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengatakan, banjir baja impor murah, terutama asal China dapat mengancam industri baja nasional. Sebab, menurutnya hal itu akan berdampak pada nasib ribuan karyawan yang dapat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemerintah, masih kata Achmad Baidowi, harus bertindak memberi perlindungan bagi industri baja nasional, sekaligus menyelamatkan puluhan ribu karyawannya.
"Ini yang harus diperhatikan pemerintah, karena tenaga kerja di industri baja nasional tidak sedikit. Jangan sampai mereka mati di lumbung sendiri," ujar Achmad Baidowi.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian bersama Perdagangan harus melindungi produksi baja nasional dan juga turunannya. Sebab Baidowi menilai, jika banjir impor baja murah asal China terus terjadi, maka akan memunculkan efek domino cukup besar.
Tidak hanya ancaman PHK masal, tambahnya, lebih dari itu, juga membuat roda perekonomian semakin terpuruk. "Proteksi tersebut menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan pemerintah, baik dalam hal penerapan antidumping maupun safeguard. Tentu saja, dengan memperhatikan ketentuan global WTO," ujarnya.
Lihat Juga :
